Pelatihan Kerja untuk Kaum Muda Belum Optimal

0
Pelatihan-Kerja-untuk-Kaum-Muda
BERIKAN SAMBUTAN : Project Director Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (Sinergi) Agung Bimantoro saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendekatan Kesetaraan Gender Inklusi Sosial dan Pengembangan Karakter Positif Kaum Muda untuk Ketenagakerjaan Inklusif yang digelar Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (Sinergi) USAID di Hotel Heritage, Rabu (7/8). (suaramerdekasolo.com/Evie Kusnindya)
SOLO suaramerdekasolo.com – Besarnya jumlah biaya pelatihan kerja yang bersumber dari APBN/APBD dinilai kurang optimal berkontribusi terhadap kemiskinan dan pengangguran kaum muda.  
 
Hal itu dikemukakan Project Director Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (Sinergi) Agung Bimantoro dalam Workshop Pendekatan Kesetaraan Gender Inklusi Sosial dan Pengembangan Karakter Positif Kaum Muda untuk Ketenagakerjaan Inklusif yang digelar Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (Sinergi) USAID di Hotel Heritage, Rabu (7/8).   
 
Dengan kondisi tersebut, tahun ini Kelompok Aksi (Poksi) Ketenagakerjaan Inklusif Provinsi Jateng menargetkan  untuk memberikan akses informasi kerja bagi 16.000 kaum muda, kesempatan pelatihan kerja bagi 2.000 kaum muda yang kurang mampu ekonomi dan rentan serta penyandang disabilitas.
 
Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pekerjaan yang layak serta upah yang sama bagi berbagai jenis pekerjaan dengan nilai yang sama bagi 1.600 kaum muda kurang mampu dan rentan termasuk 2 persen di antaranya penyandang disabilitas.  
 
Dikemukakan, kebijakan, program dan kegiatan pelatihan kerja serta pemagangan baik yang dilakukan pemerintah,  pemda,  perusahaan dan lembaga pelatihan kerja  selama ini belum secara khusus memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memprioritaskan kaum muda dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat terhubung ke dunia kerja.
“Akibatnya model kordinasi pembangunan ketenagakerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran kaum muda yang ada selama ini belum efektif karena adanya beberapa indikator kinerja kunci belum tersedia,” katanya.
 
Hal itu meliputi yang pertama belum adanya rencana aksi bersama antara pemerintah, perusahaan dan lembaga latihan kerja.  Yang kedua belum adanya mekanisme atau skema pendanaan bersama atau penyelarasan sumber pendanaan dengan program pelatihan kerja. Yang ketiga adalah  perbaikan akses informasi kerja antara pemuda,  perusahaan, pemda dan lembaga pelatihan kerja. (Evie Kusnindya) 
 
Editor : Hartanto Gondes
 

Tinggalkan Pesan