Setelah Perda KTR Digedok DPRD Solo, Pemerintah Wajib Beri Teladan

Perda-KTR-Digedok-DPRD-Solo
DISKUSI PUBLIK : Perwakilan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono (kiri), Pakta Konsumen, Harry Cahya, anggota Pansus Raperda KTR DPRD Surakarta, Ginda Ferachtriawan sebagai pembicara dalam diskusi publik Perda KTR, Rabu (7/8). (suaramerdekasolo.com/Ari Purnomo APL)

SOLO,suaramerdekasolo.com –  Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta didorong untuk melakukan sosialisasi secara masif seiring dengan disahkannya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tidak hanya itu, Pemkot juga diminta untuk menjadi contoh dalam penerapan Perda tersebut terutama di lingkungan pemerintahan. 

Hal itu muncul dalam diskusi dengan tema “Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Solo Mengatur bukan Melarang” yang diadakan di AMPM Resto dan Cafe di Jalan Adi Sucipto, Solo, Rabu (7 /8). 

Sejumlah pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut diantaranya anggota Pansus Raperda KTR DPRD Surakarta, Ginda Ferachtriawan, aktivis Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono, dan juga Pakta Konsumen, Harry Cahya. 

Pada kesempatan tersebut, Ginda menyampaikan bahwa sedikitnya ada lima kawasan yang wajib tanpa rokok. Diantaranya di kawasan layanan kesehatan, kawasan pendidikan.

“Kemudian di angkutan umum, kawasan bermain anak serta di tempat ibadah. Kawasan tersebut merupakan kawasan dilarang merokok, dan jika ada yang melanggar bisa dikenakan denda atau pidana,” katanya. 

Kawasan Terbatas Merokok

Selain kawasan bebas rokok, masih kata Ginda, Perda tersebut juga mengatur mengenai kawasan terbatas merokok. Seperti di tempat kerja atau kawasan publik. Di kawasan-kawasan tersebut, masyarakat masih diperbolehkan merokok dengan catatan dilakukan di tempat khusus yang sudah disediakan. 

“Pada intinya sebenarnya bukan pelarangan merokok, tetapi mengenai etika. Bisa saya bilang, kadang ada pengendara kendaraan yang merokok, membuang abunya di jalan, membuang puntung rokok di jalan dan mengenai orang lain. Jadi ini masalah etika,” paparnya. 

 Hananto Wibisono, mengatakan Kota Solo cukup maju dibandingkan dengan daerah lainnya karena telah mempunyai Perda KTR. Sementara di Indonesia, daerah yang sudah punya Perda KTR masih sekitar 400 saja. 

“Solo sudah lebih cukup maju, belajar dari Perda itu bahwa semangat Perda itu mengatur dan bukan melarang. Melihat paling awal, menimbangnya dan langsung merujuk pada PP nomor 109 tahun 2012,” katanya.

“Solo cukup mengatur asapnya. Bagaimana tata kelola harus maksimal sosialisasi hrs masif. Minimal di kawasan pemerintahan, karena yang membuat aturan maka seharusnya memberikan contoh. Jangan sampai melarang tanpa solusi,” pungkasnya. (Ari Purnomo Apl)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here