Dua Desa di Karanganyar Tak Dapat Bantuan Keuangan

0
BANYUAN KEUANGAN - Para kades se Karanganyar saat mengikuti sosialisasi bantuan keuangan di pendapa rumah dinas bupati, Selasa (13/8). (Suaramerdekasolo.com-Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Desa-desa di Karanganyar kembali digerojog dana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar Rp 40,82 Miliar. Dari 160 desa yang memperoleh bantuan keuangan ada dua desa yang tidak mendapat. Yaitu Desa Jatisawit, Jatiyoso dan Desa Sepanjang Tawangmangu.

“Dua desa itu barangkali kelupaan atau sudah cukup dengan dana desa yang ada, sehingga tidak mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan keuangan. Sebab dana itu memang diberikan berdasarkan ajuan proposal desa,’’ kata Sugeng Raharto, Kabag Pembangunan saat sosialisasi bantuan keuangan tahap I itu di pendapa rumah dinas bupati, Selasa (13/8).

Bantuan itu merupakan bagian dari dana desa, yakni berasal dari dana Kementerian Desa, dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang besarnya 10 persen dari dana desa yang merupakan penyertaan dari APBD kabupaten serta bantuan keuangan dari Provinsi dan kabupaten.

Siti Maisyaroch Asisten II Sekda Bidang Pembangunan mengatakan, bantuan itu untuk memperlancar sarana dan prasarana pembangunan. Dan kegiatan desa lainnya untuk kelancaran pembangunan desa. Sebab pembangunan saat ini memang lebih diarahkan agar desa lebih kuat dan bisa membangun dirinya sendiri.

“Karena itu desa banyak mendapatkan bantuan, sehingga perbaikan sarana dan prasara milik desa semua sudah harus diperbaiki oleh desa itu sendiri. Sehingga pilahnya semakin jelas mana yang harus diperbaiki oleh desa maupun arana yang dibangun kabupaten,’’ ungkapnya.

Bupati Juliyatmono mengatakan, seluruh kegiatan akan tertata dengan baik asalkan sudah ditata secara cermat sejak dari perencanaan yang matang, dan kontrol yang baik dalam pelaksanaan, yang akhirnya membuahkan hasil yang optimal untuk kesejahteraan desa. Dan pada akhirnya pengelolaan yang baik akan menjadikan sarana dan prasarana itu berjalan baik.

“Bantuan keuangan itu setiap tahun sasarannya bisa berubah-ubah. Jika sekarang untuk perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur desa, maka harus direncanakan tahun depan bantuan keuangan bisa dipakai untuk hal lain,’’ kata dia.

Mungkin tahun depannya sudah berubah sasarannya menjadi lebih banyak ke bantuan modal usaha desa. Masing-masing desa harus mulai meneliti potensi usaha apa yang menjadi unggulan desa dan memerlukan pengembangan modal dari bantuan keuangan. Sehingga tiap desa akan punya produk unggulan one village onr product,’’ kata dia.

Berdasarkan keputusan Bupati dan tentunya pengawasan yang ketat dari Inspektorat dengan  pelaksanaan e-planning dan e-bugeting maka diharapkan akan dihasilkan hasil optimal, karena semuanya harus dibikin mudah.

Dengan cara iu maka semuanya akan terlaksana dengan mudah dan akuntabel, transparan, karena tidak lagi manusia bertemu manusia namun manusia bertemu dengan alat. Dan semuanya tetap dalam satu komando dan pertanggungjawaban Bupati.

Satu hal yang dipesankan Bupati kepada kades adalah perlunya menyertakan semua unsur untuk berembug, sehingga hasil apapun merupakan hasil bersama antara warga desa, sehingga semua saling mengingatkan dan bertanggungjawab bersama, guyup rukun.(Joko DH)

 

Tinggalkan Pesan