DPRD Klaten Minta Dampak Tol Masuk di APBD

0
122
tol-solo-yogya1
RUAS JALAN: Ruas Jl Klaten-Boyolali di Desa/ Kecamatan Ngawen direncanakan menjadi exit tol Yogya-Solo, Selasa (2/7). (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – DPRD Kabupaten Klaten meminta Pemkab Klaten memasukan anggaran penanganan dampak pembangunan jalan tol di APBD 2020. Dengan diantisipasi sejak awal diharapkan dampak negatif terantisipasi sejak awal.

Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Agus Riyanto mengatakan saat kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten beberapa waktu lalu, DPRD sudah menyampaikan beberapa point berkaitan dengan jalan tol. ” Salah satunya Pemkab kami minta sudah memasukka kegiatan apa saja yang harus dibiayai APBD untuk mengantisipasi jalan tol,” jelasnya, Rabu (14/8).

Dikatakannya, berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang semakin mengerucut, DPRD meminta Pemkab melakukan beberapa langkah. Pemkab diminta mempelajari jalur yang akan dilalui proyek nasional tersebut. Setelah itu, masalah yang mungkin muncul setelah pembangunan harus dipetakan. Pemetaan itu diikuti dengan alokasi anggaran yang mungkin dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak negatif jalan tol.

Misalnya penanganan saluran irigasi yang putus sampai jalan antarkecamatan yang mungkin rusak. Konsekuensinya kemungkinan anggaran fisik masih akan besar. Dari sisi potensi anggaran, tidak masalah sebab APBD setiap tahun tidak banyak berubah. Urusan wajib diselesaikan dulu dan selebihnya yang lain ditangani. Proyek tol, sebagaimana proyek pembangunan lain pasti memunculkan pro dan kontra.

Muncul dampak positif dan negatif, terutama terkait lingkungan. Untuk itu, tambah Agus, DPRD meminta APBD 2020 sudah memasukan kegiatan yang berdimensi antisipasi dampak jalan tol. Desakan itu diakuinya belum secara resmi dibicarakan dengan Pemkab sebab anggaran belum dibahas.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pemkab Klaten, Sunarna saat ini Pemkab masih menunggu penentuan lokasi (Penlok) dari Gubernur Jateng. Setelah itu pasti, baru Pemkab bisa memetakan dampak dan antisipasi yang tepat di anggaran APBD.

” Setelah ada Penlok, kita akan koordinasikan dengan provinsi dan pusat berkaitan konstruksi dan dampaknya,” katanya. Selama Penlok belum jelas, Pemkab belum bisa detail memetakan. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here