Pindah Partai, Hak Pribadi yang Harus Dihormati

yuni-sukowati-pindah-partai


SRAGEN,suaramerdekasolo.com – Keputusan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati mundur dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan kembali ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), merupakan keputusan politik pribadi yang harus dihormati. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Dedy Endriyatno tatkala ditemui pekan lalu.

Saat dimintai pendapatnya, Dedy mengaku tidak mau ikut campur soal keputusan politi Yuni tersebut, karena itu merupakan urusan pribadi yang harus dihormati.

”Secara fatsun politik saya tidak punya kapasitas untukmenyampaikan tanggapan, itu hak politik yang bersangkutan. Berbeda dengan konteks berpasangan saat ini, itu hak politik personal,” ujar Dedy. Dia menyerahkan hak politik itu pada pribadi masing-masing.

Ketika disinggung tentang September mendatang sudah memasuki tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020, Dedy mengaku tidak terlalu merisaukan. Lantaran para tokoh dan calon yang akan bertarung di Pilbup 2020 mendatang belum terlihat muncul di masyarakat.

Menanggapi soal kemungkinan kembali berpasangan dengan Yuni pada Pilkada 2020 mendatang, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak menjawab secara tegas. Pihaknya menegaskan pertanyaan tersebut akan terjawab pada saat yang tepat. ”Soal itu biar waktu yang akan menjawab,” tegasnya

Hak Yuni Sukowati

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro hanya menjawab singkat, ketika dimintai komentar tentang mundurnya Bupati Yuni dari Partai Gerindra. “Iya biarkan saja, sebab itu merupakan hak dia,” kata Sriyanto.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sragen Joko Supriyanto menyampaikan sampai akhir periode, Fraksi Gerindra kukuh seiring dan sejalan dengan pemerintahan Yuni-Dedy, yang diusung Partai Gerindra dan PKS. ”Sampai akhir ini masih berjalan seiring dengan pemerintahan. Meskipun Bupati Yuni sudah tidak di partai kami,” tuturnya.

Joko mengungkapkan, selama kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dinilai memihak rakyat, maka Partai Gerindra dengan siap mendorong dan memberikan dukungan.

”Prinsipnya apabila kebijakan itu memihak masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, juga banyak elemen masyarakat yang setuju, serta tidak bertentangan dengan aturan yang ada, maka kami tetap mendukung pemerintahan,” tegasnya. (Basuni Hariwoto)

Editor : Hartanto Gondes

 

Tinggalkan Pesan