Sekdes Ditetapkan sebagai Plt Kades

0
korupsi-kades-girimulyo
FOTO ILUSTRASI


*Pascapenahanan Kades Girimulyo

KARANGANYAR, suaramerdekasolo.com. Sekretaris Desa (Sekdes) Girimulyo Noraniza Erlina Terra ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala desa (kades), pascapenahanan Kades Girimulyo Suparno oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.

Jabatan Plt kades terhitung sejak 27 Agustus 2019, atau selang sehari setelah penahanan Suparno. Pemkab Karanganyar telah mengeluarkan surat keputusan (SK), terkait pengangkatan Sekdes Girimulyo menjadi Plt kades.

Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar Timotius Suryadi menjelaskan, Plt kades akan bertugas hingga kasus yang menjerat Kades Suparno berkekuatan hukum tetap.

“Plt kades punya kewenangan dalam hal pemerintahan dan pembangunan, termasuk terkait pengelolaan keuangan. Namun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan terkait personel dan pengalihan aset,” kata Timotius, Rabu (28/8).

Mengenai status Suparno, menurutnya, saat ini diberhentikan sementara dari jabatan kades. “Soal status jabatannya, akan diputuskan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Diberhentikan dengan hormat atau tidak, nanti lihat keputusan pengadilan seperti apa,” jelasnya.

Pemkab Langsung Terjun 

Dikatakannya, Pemkab langsung terjun ke Desa Girimulyo, beberapa saat setelah mendengar kabar penahanan Kades Suparno.
“Kami terjun ke sana, memberi pengarahan dan batasan-batasan apa yang bisa dilakukan dan yang tidak kepada pemerintah desa setempat. Kami pantau, memandu, supaya jalannya pemerintahan desa tetap sesuai ketentuan. Kami dampingi,” jelasnya.
Pemkab juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke 162 desa, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
“Kami lakukan deteksi dini, terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran. Dipantau, dianalisa. Biar tidak ada kasus serupa,” imbuhnya.

Inspektur pada Inspektorat Karanganyar Sucahyo mengatakan, kasus di Girimulyo terjadi karena kades terlambat melakukan penyelesaian administrasi, terkait kasus dugaan penyimpangan dana desa dan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap).

Menurutnya, sekarang ada regulasi, jika ada kasus aduan, sebelum ditangani APH (aparat penegak hukum), maka ditangani APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) terlebih dulu.

“Sepanjang APH menyerahkan ke APIP untuk diselesaikan secara administrasi, ya kami tangani. Sehingga bisa dilakukan penyelesaian secara administrasi. Nah, Kades Girimulyo ini terlambat menyelesaikan. Kami beri kesempatan untuk mengembalikan, ora ndang dirampungke. Setelah jadi tersangka, baru piye carane ngrampungke. Tapi proses pidana jalan terus,” jelasnya.

Menurutnya, jika kasus diselesaikan secara administrasi, maka pihak yang dilaporkan mengembalikan nilai kerugian ke kas negara atau kas desa.

Seperti diberitakan, Kades Girimulyo Suparno ditahan Kejari Karanganyar, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (26/8).

Penahanan tersebut terkait kasus dugaan penyimpangan dana desa dan program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL), yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1,012 miliar. Rinciannya, kerugian dana desa senilai Rp 389,074 juta dan kerugian dari program PTSL Rp 623,9 juta. (Irfan Salafudin) 

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan