Ada yang ”Menggoreng” Langkah LDA Jadi Negatif

lda-keraton-surakarta7
PARA KERABAT : Para kerabat yang hadir dalam pisowanan di ndalem Kayonan, Rabu malam (28/8), adalah bagian dari kerabat besar trah penerus Dinasti Mataram yang memiliki Keraton Surakarta, bukan milik pribadi yang jumeneng sekarang ini.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Rencananya Haul PB X Hanya 2 Jam

MENCERMATI perkembangan situasi dan kondisi di Keraton Surakarta dari sisi aktivitas publikasi yang dilakukan berbagai media, ada macam-macam kesan yang muncul ke permukaan. Secara keseluruhan terbagi dalam dua kategori, yaitu publikasi lurus sesuai semangat positif untuk membangun persepsi yang positif, dan sebaliknya ada publikasi yang mencoba-coba membalik logikanya, hingga yang muncul kesan dan persepsi negatif, atau sering dikenal dengan istilah ”menggoreng”.
Kegiatan ”goreng-menggoreng” suatu masalah/isu, biasanya bertujuan destruktif untuk menciptakan opini publik yang negatif, bahkan sampai bisa membunuh karakter.

Dalam aktivitas ”goreng-menggoreng” yang terus dilakukan berulang-ulang untuk berbagai tema masalahnya yang tertuju pada figur/kelompok/simbol-simbol/citra tertentu, bisa membangun sikap apriori dan stigma dalam waktu yang panjang, bahkan sampai berganti generasi.

Kira-kira, perlakuan semacam itu yang akhir-akhir ini menempatkan Keraton Surakarta sebagai objeknya, meskipun di dalamnya juga ada beberapa target yang dituju. Bahkan, Suara Merdeka dan suaramerdekasolo.com yang selama ini menganalisis perjalanan Keraton Surakarta, ”goreng-menggoreng” masalah/isu dengan tujuan dan target yang sama, sudah terjadi sejak lama, meskipun aktivitas ”penggorengan” itu menggunakan media konvensional sebelum media modern seperti online IT sekarang ini ditemukan.

Cara-cara ”membunuh karakter secara pelan-pelan” lewat aktivitas ”menggoreng” itulah yang kini sedang prihatinkan KPH Edy Wirabhumi selaku pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS). Akibat aktivitas goreng-menggoreng itu, banyak pihak yang dirugikan, bahkan ujungnya bisa sampai merugikan ketahanan budaya, keutuhan bangsa dan bisa mengancam keutuhan NKRI.

”Apapun alasannya, siapapun yang akan mendapat keuntungan dari cara-cara itu, saya kira cara-cara menggoreng masalah/isu itu sangat berbahaya. Patut diwaspadai. Jangan sampai melahirkan ancaman besar bagi kepentingan besar bangsa ini. Masyarakat jangan terlalu yakin dengan berita-berita yang mengangkat masalah dengan logika-logika yang aneh, jungkir-balik, apalagi terkesan tidak sesuai dengan etika masyrakat berbudaya (Jawa),” pinta KPH Edy menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi siang.

Titik persoalan yang hendak dituju dari ajakannya untuk mewaspadai aktivitas ”goreng-menggoreng” masalah/isu itu, tentu berkait dengan situasi dan kondisi terkini Keraton Surakarta. Terutama, datangnya bentuk-bentuk tekanan dari internal dan eksternal keraton, bersamaan dengan akan berlangsungnya upacara adat kirab pusaka menyambut 1 Sura, yang akan digelar keraton pada Minggu dinihari yang kesibukannya dimulai Sabtu malam besok.

Menyambut 1 September

lda-keraton-surakarta8
MILIK WAYAHDALEM : Calon putra mahkota KGPH Mangkubumi dan beberapa adik-adiknya di antara para wayahdalem Sinuhun Paku Buwono XII, termasuk bagian kerabat besar penerus Dinasti Mataram yang memiliki Keraton Surakarta, bukan milik pribadi yang jumeneng sekarang. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dalam kesibukan masing-masing yang sudah berjalan sejak insiden April 2017, kinipun terkesan bersinggungan dan bisa berpotensi menjadi masalah/isu yang bisa ”digoreng” media dan pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal.

Karena, kerabat trah darahdalem yang terwadahi dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng, jauh-jauh hari merencanakan menggelar haul untuk mengirim doa, tahlil dan dzikir untuk Sinuhun Paku Buwono (PB) X (1893-1939) di kagungandalem Masjid Agung.

Haul para leluhur pendiri Dinasti Mataram, termasuk Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, secara rutin diadakan LDA yang berisikan trah darahdalem Sinuhun Amangkurat hingga Sinuhun PB XIII. Khusus untuk Sinuhun PB X, haul akan digelar Sabtu (31/8), sekaligus menggelar doa wilujengan untuk menyambut datangnya Maklumat Sinuhun PB XII, 1 September, 74 tahun silam.

”Seperti undangan yang semula sudah beredar, Sinuhun (PB XIII-Red) akan menggelar kirab 1 Sura pada Minggu malam (1/9). Kami (LDA) akan menggelar haul dan peringatan Maklumat PB XII, malam Minggu (31/8). Jadi, masing-masing semua lega. Kalau kemudian jadwal kirab maju sehari di malam Minggu besok, kami yang mengalah. Pelaksanaannya dimajukan menjadi pukul 19.00 s.d 22.00 WIB. Semua yang hadir di Masjid Agung, ‘kan malah bisa menyaksikan kirab pusaka yang dimulai pukul 00.00 WIB Minggu dinihari,” jelas Gusti Moeng selaku penyelenggara haul yang dihubungi di tempat terpisah.

Reaksi Berlebihan

Dua kepentingan yang bisa berjalan bersama-sama pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda itu, bila dilihat dengan pikiran bersih dan jauh dari ”proyek goreng-menggoreng” masalah/isu, tak perlu menimbulkan reaksi berlebihan. Ancaman menutup kantor BP yang dimulai dengan datangnya rombongan petugas ingin membentang lembaran plastik bertuliskan ”Police Line” di kompleks perkantoran Gusti Moeng, Selasa malam (27/8), tak bisa dilepaskan dari ”proyek goreng-menggoreng”masalah di keraton.

Tidak hanya itu, ”teror penutupan kantor BP” oleh aparat penegak hukum yang hanya berdasar perintah lisan Sinuhun itu, bahkan bisa terkait dengan sebuah skenario besar. Karena setelah dianalisis, itu semua bersumber dari ”proyek menggoreng” masalah/isu dua gugatan perdata secara terpisah, tetapi sama-sama senilai Rp 3.000 yang dilakukan GKR Timoer dan KRMH Suryo Harbanu (bukan KGPH Mangkubumi-Red) terhadap penutupan Keraton Surakarta, yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta.

”Niki jenenge lelakon sing durung tutug. Ning yen kula ngarani, niki mboten bakal tutug, mboten bakal rampung. Merga, enten wong njero sing mboten sadar yen digunakne wong njaba. Ngertine mung diwenehi duit. Ning mboten sadar yen diadu-domba. Mboten sadar yen jan-jane keratone ajeng diremuk-remuk wong njaba,” ketus GPH Nur Cahyaningrat, salah seorang putradalem PB XII membenarkan sejumlah pertanyaan suaramerdekasolo.com ditempat terpisah.

Bisa Merusak Tatanan

Perihal proses hukum berupa gugatan beberapa wayahdalem PB XII itu, dimaksudkan agar SK Kemendagri 2017 yang diberikan kepada KGPH Tedjowulan (eks Sinuhun PB XIII di luar keraton-Red), direvisi pemerintah.

Karena, dalam SK itu menyebut Sinuhun PB XII sebagai pemilik pribadi atas apa saja yang ada di keraton dan di luar keraton, hingga mengacaukan pengertian antara (kagungan) ”ingsun” yang artinya pribadi dan (kagungan) ”dalem” yang artinya lembaga (keraton).

lda-keraton-surakarta9
PERLU DIJELASKAN : Gusti Moeng menyerahkan surat penolakan penutupan kantor BP (29/8), karena publik secara luas termasuk aparat berwenang yang selalu berganti-ganti setiap waktu, perlu dijelaskan bahwa Keraton Surakarta milik seluruh kerabat trah kerutunan Dinasti Mataram, bukan milik pribadi yang sekarang jumeneng.
(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sebab, apa saja yang ada di keraton beserta isinya dan yang tersebar di luar keraton, adalah milik lembaga (kagungandalem), yaitu lembaga trah darahdalem penerus Dinasti Mataram yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) yang sudah berbadan hukum itu. Jadi, SK Kemendagri itu kalau tidak segera direvisi bisa merusak satu-kesatuan karya peradaban yang disebut Keraton Surakarta peninggalan Dinasti Mataram itu, yang secara tangible tersebar di mana-mana, termasuk di Imogiri (DIY), Tegalarum (Tegal/Slawi) dan sebagainya itu.

”Celakanya, orang-orang di dalam yang bikin surat seolah-olah disuruh Sinuhun (PB XIII) itu, rata-rata pada tidak tahu. Tetapi mungkin ada yang tahu, tetapi memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang yang disuruh. Sejak dulu yang saya tahu, surat itu hanya menyebut kagungandalem, dawuhdalem, timbalandalem. Tidak pernah ada kata-kata ingsun. La wong Sinuhun (PB XII) saja dengan sadar menyatakan hanya nglungguhi klasa gumelar. Kok sekarang sedikit-sedikit ingsun. Semua milik dinasti, kok kagungan-ingsun. Rusak tatanannya. Rusak paugerannya. Tetapi mereka tidak sadar. Itu yang akan meruntuhkan keraton,” ujar adik (lain ibu) dari Gusti Moeng yang masih menjabat Pengageng Yogiswara itu.

Setelah KRPP Nanang menyerahkan hasil rapat kerabat LDA di ndalem Kayonan (28/8) kepada Kapolresta Surakarta (29/8), hingga pukul 11.00 WIB tadi suasana di kompleks Kamandungan (Keraton Surakarta), masih terlihat biasa, seperti sediakala. Tidak ada tanda-tanda kantor BP akan ditutup, meskipun semua layanan umum kecuali wisata masih tertutup rapat, dan proses hukum sidang gugatan untuk membuka semua pintu layanan publik sedang berlangsung. (Won Poerwono)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here