Seandainya Sinuhun Bisa Bertemu Semua Adiknya

0
44
skenario-keraton-surakarta3
RAJA TERAKHIR : Sinuhun Paku Buwono XII menjadi ''raja'' terakhir di Keraton Mataram Surakarta yang masih dipandang dan dihargai pemerintah NKRI, ketika merayakan 8 windu tahtanya, sebelum 2004.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

* Persoalan di Keraton Surakarta Selesai

SEJAK bergabungnya Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dengan ”eks Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII” yang kembali menjadi KGPH Tedjowulan dalam bebadan atau ”kabinet” yang disusun Sinuhun (secara sepihak), pasca insiden April 2017, seakan membuat bebadan atau ”kabinet” lama bentukan 2004 tertinggal jauh.

Artinya, kesempatan bisa bertemu Sinuhun yang ditunggu-tunggu Gusti Moeng bersama Lembaga Dewan Adat (LDA) yang mengisi pos-pos jabatan pengageng serta jajarannya selama ini, hingga kini tidak pernah terwujud.

Padahal, pertemuan yang diharapkan Gusti Moeng selaku Ketua LDA dan semua pengageng bebadan yang menjadi kabinetnya itu, diyakini menjadi kunci penyelesaian masalah di Keraton Surakarta, dan kunci yang akan mengakhiri semua friksi yang selama ini memisahkan kalangan putra-putri Sinuhun PB XII.

Bahkan pertemuan yang dimaksud, juga yang menjadi kata kunci solusi yang menjadi inti arahan Presiden Jokowi ketika bertemu empat mata dengan Gusti Moeng di Istana Bogor, 16 November 2017.

”Karena pak Presiden menyodorkan pertanyaan seakan meminta usulan/saran tentang solusi itu, saya menyampaikan bahwa yang terjadi selama ini di keraton hingga berlarut-larut itu, sebenarnya masalah keluarga. Artinya, ketika Sinuhun mau mempertemukan semua adiknya putra-putri PB XII dan bisa berdialog lalu bersepakat, pasti akan selesai,” sebut Gusti Moeng yang bernama lengkap GKR Wandansari Koes Moertijah, menjawab pertanyaan para awak media, kemarin sore WIB.

”Saya hanya ingin titip pesan kepada teman-teman, bahwa yang kami sampaikan kepada Presiden Jokowi ya itu tadi, kami ingin bisa bertemu atau dipertemukan dengan Sinuhun. Sebenarnya, Bapak Presiden memang menginginkan itu, karena beliau mengatakan bahwa ini masalah keluarga. Kami (LDA dan bebadan), sudah lama menunggu-nunggu kesempatan itu.

Tetapi, pejabat yang ditunjuk untuk menginisiasi pertemuan itu, hasilnya malah seperti yang terlihat sekarang ini, berantakan semua. Itu artinya, yang ditugasi berjalan tidak sesuai arahan Presiden,” tunjuk Gusti Moeng membeberkan peristiwa yang membuat kesal Kemendagri di acara tingalan jumenengan Sinuhun PB XIII, April lalu.

Kesimpulan sementara atas upaya pertemuan yang tidak pernah terwujud itu, di satu sisi tetap disikapi dengan arif oleh Gusti Moeng bersama bebadan dan kerabat LDA yang berada di belakangnya. Selain pasif atau ”tiarap”, yang dilakukan selama ini hanyalah menunggu dan menunggu kesempatan bertemu, karena mungkin masih ada orang lain yang ditugasi Presiden Jokowi untuk menginisiasi pertemuan atau mempertemukan antara Sinuhun PB XII dengan semua adiknya putra-putri PB XII.

Namun, menunggu sambil berkegiatan dengan segala keterbatasannya karena dilakukan di luar keraton dan dengan mencari biaya sendiri, bukan lantas jadi aman dan nyaman. Belakangan malah muncul upaya ”pengusiran” yang dilakukan orang-orang yang mengaku utusan Sinuhun, menggunakan aparat kepolisian kota untuk melakukan penutupan bangunan perkantoran aset keraton yang digunakan.

Permintaan Lisan

Sejumlah aparat itu mengaku mendapat dawuh Sinuhun, kemudian menyampaikan maksud penutupan kantor-kantor itu melalui KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) yang ditemui. Permintaan yang datang beberapa hari menjelang pelaksanaan kirab pusaka malam 1 Sura itu, disikapi KPH Edy Wirabhumi dengan meminta waktu menjelaskan secara pribadi kepada Kapolresta dan minta waktu berunding dengan kerabat besar LDA.

”Karena permintaan penutupan/pengosongan tempat itu berkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, maka kami menjawab dengan surat, hasil kesepakatan rapat dengan kerabat besar. Artinya, sebelum ada keputusan pengadilan yang incrah, langkah apapun tidak dibenarkan menurut hukum. Yang soal cacat permanen/pengampuan (Sinuhun PB XIII-Red) sedang proses kasasi di MA. Dua gugatan perdata soal SK Kemendagri dan penutupan keraton, juga sedang disidangkan di pengadilan negeri. Posisinya jelas ‘kan…?,” tunjuk KPH Edy Wirabhumi ketika mendapat giliran menjawab pertanyaan awak media.

Penjelasan KPH Edy itu, berkait pula dengan surat perintah penertiban yang ditandatangani Sinuhun PB XIII, yang ditujukan kepada sejumlah nama termasuk putridalem GKR Timoer, Gusti Moeng dan KPH Edy, serta ditembuskan ke sejumlah pejabat mulai dari tingkat pusat hingga RT/RW setempat. Intinya, isi surat itu mempertegas permintaan lisan yang sebelumnya disampaikan melalui aparat kepolisian kepada KPH Edy, tetapi baru diterima GKR Timoer, sedang nama-nama lain seperti Gusti Moeng dan KPH Edy mengaku belum menerima surat dimaksud.

Dalam surat itu, sama sekali tidak ada kata pengusiran, tetapi menggunakan kata penertiban, seperti ditegaskan Ferry Firman Nurwahyu SH selaku lawyer Sinuhun PB XIII saat menjawab pertanyaan para awak media di tempat terpisah, siang tadi. Dari daftar nama yang diminta mengosongkan tempat yang akan ditertibkan, bahkan terdapat kantornya Boyamin SH selaku pimpinan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), kemudian aktivitas pasar malam di Alun-alun Kidul yang difasilitasi KRMH Aditya Suryoharbanu selaku penanggungjawab di situ juga disebut-sebut perlu ditertibkan.

”Ini sama sekali bukan pengusiran ya, perlu dicatat teman-teman. Sama sekali tidak ada kata-kata pengusiran. Tetapi surat Sinuhun itu intinya ingin menertibkan siapa saja, lembaga atau perorangan yang menduduki dan memanfaatkan tanah/bangunan aset keraton, harus ditertibkan. Karena, semua harus mendapat izin Sinuhun PB XIII. Saya sudah mengirim surat kepada Kapolresta untuk minta bantuan penertiban pengosongan tempat-tempat itu. Tetapi, sampai sekarang polisi kok belum bertindak? Kami bisa bertindak sendiri, karena di sini juga ada Brimob kok,” jelas Ferry.


Menanggapi itu, Gusti Moeng dan KPH Edy hanya menjelaskan, bahwa tempat-tempat yang disebut telah diduduki sejumlah pihak itu, di antaranya adalah Kantor Badan Pengelola Keraton yang ada di Kamandungan.

Sejak berdiri di tahun 1988, Gusti Moeng berkantor di situ sebagai ketua/koordinator bidang pembinaan budaya, termasuk membangkitkan kembali beberapa sanggar pawiyatan yang telah lama vakum, kemudian menjadi bangkit lagi dan bisa membantu ”menghidupkan” keraton sampai akhirnya dihentikan langkahnya pada insiden 2017.

Berproses Di Pengadilan

Menyikapi soal isi surat perintah penertiban, banyak hal yang akan menjadi pertimbangan oleh siapa saja, terutama aparat penegak hukum, karena proses hukum yang menyangkut masalah yang akan ditertibkan itu kini sedang berproses di Pengadilan Negeri Surakarta, bahkan kasasi di Mahkamah Agung.

Namun ketika menyimak asal-usul surat perintah itu, KPH Edy sangat meragukan mengingat Sinuhun sudah dinyatakan cacat permanen atau dalam pengampuan saat menjalani sidang kasus traficking di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 2015, yang membuat Sinuhun lolos dari jerat hukum.

”Dalil cacat permanen itu sedang kami mintakan keputusan MA di tingkat kasasi. Mana mungkin bisa bikin surat dan dawuh? La wong Sinuhun sekarang ini baru belajar lagi memahami dan mengucapkan kata dan kalimat, mulai dari melafal huruf demi huruf. Kalau dikatakan mau menertibkan untuk menyelamatkan aset, justru salah. Karena, sejak keduanya (Sinuhun PB XIII dan eks Sinuhun PB XIII-Red) bergabung, banyak kios-kios di pasar Cinderamata yang hilang karena dijual kok,” tunjuk Gusti Moeng. (Won Poerwono)

Editor : Budi Sarmun 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here