Karanganyar Harus Bisa Pelopori Perda Pengawasan Kode Etik Jabatan

0
Karanganyar-Harus-Pelopori-Perda-Pengawasan-Kode-Etik-Jabatan
CERAMAH UMUM – Prof DR Jimly Ashshidiqi SH memberikan ceramah umum kepada pejabat di Karanganyar, di pendapa rumah bupati, Senin (suaramerdekasolo.com/Joko DH).

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Ashshidiqi SH menganjurkan Karanganyar bisa menjadi pelopor pembentukan perda tentang kode etik pengawasan pejabat. Perda kode etik  ini belum ada di Indonesia.

‘’Ketika terjadi penyimpangan, semua langsung diserahkan ke hukum untuk menyelesaikan. Akibatnya penjara di Indonesia ini sudah terlalu penuh, bahkan rata-rata sudah sampai 208 persen. Artinya kalau penjara mestinya dihuni 100 orang, saat ini sudah dihuni dua kali lipat lebih,’’ kata dia dalam kuliah umum yang diikuti Bupati Juliyatmono, Forkompimda, pejabat Karanganyar, dan kepolisian serta TNI, Senin.

Bahkan di penjara di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, sudah mencapai di atas 300 persen. Sebab salah satunya karena jenis kejahatannya yang semakin banyak. Contoh 30 tahun lalu tidak dikenal money laundring, sekarang ada, anja dulu hanya tanaman satyuran, sekarang sudah disalahgunakan menjadi narkotika, bahkan coca cola bisa jadi barang terlarang saat dicampur obat nyamuk menjadi minuman memabukkan.

Karena itu mestinya tidak semua bentuk penyelewengan diserahkan ke hukum. Sudah prosesnya lama, kita harus menunggu sampai benar-benar incraht untuk bisa menyatakan seseorang bersalah dan akhirnya bikin penuh penjara.

Menurut Jimly yang mantan Ketua MK itu, pendekatan etik lebih cocok, sehingga ketika terjadi gejala penyimpangan, maka sudah bisa diberikan peringatan lisan pertama, kedua, ketiga, sampai surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan akhirnya dipecat, bukan untuk menghukum namun itu karena menyepelekan peringatan.

‘’Dan lagi, data berbicara, hanya 30 persen penghuni penjara yang taubat. Selebihnya 30 persen dendam, dan 40 persennya belajar menjadi lebih jahat. Penjara tak ubahnya menjadi criminal school (sekolah kriminal) bagi seseorang. Sehingga tukang copet yang dipenjara, bukan bertaubat malah jadi garong.’’ Kata dia.

Bom Waktu

Karena itu masalah etik itulah yang menjadi masalah besar bangsa ini. Jika masalah etika yang semua agama mengatur, maka Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa besar. Sebab masalah ini yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua.

Dalam kesempatan itu Jimly mengatakan, semua yang terjadi pada bangsa ini diyakini masih ekses dari pemilu yang belum bisa selesai dan diterima semua pihak.

Jokowi menang di Indonesia Timur tapi kalah telak di Sumatera, di Padang, Riau dan Aceh. Di Tapanuli Utara yang mayoritas kristen, Jokowi kalah telak. Sementara di Tapanuli Selatan yang mayoritas muslim Jokowi malah menang. Itu masih menjadi masalah karena masih ada yang belum terima. Dan itu harus segera diselesaikan jika tidak ingin menjadi bom waktu.

Sama halnya yang kini terjadi di beberapa kawasan. Itu yang harus dijadikan contoh, dan segera diselesaikan. Semua pihak harus sadar pemilu hanya proses politik sehingga tidak perlu menjadi permasalahan berlarut-larut.(Joko DH)

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan