Pilwakot Solo 2020 Diperkirakan Telan Anggaran Rp 17,8 miliar, Berikut Ini Perincian Total Pengeluaran

0
17
kpu-surakarta

SOLO,suaramerdekasolo.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta telah menyelesaikan satu tahapan sambut pemilihan wali kota wakil wali kota (Pilwakot) Solo 2020 yakni menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tanggal 1 Oktober 2019, diharapkan NPHD tersebut ditandatangani dan sepekan sampai dua pekan kemudian akan adanya pencairana anggaran untuk tahapan pilwakot.

Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti mengatakan, selama proses penyelenggaraan pemilihan umum, pihaknya berupaya keras terbuka dan transparan. Dengan harapan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu bisa terselenggara dengan baik dan masyarakat, khususnya pemilih aktif bisa menggunakan hak suaranya.

“Begitupula dengan awak media, KPU berusaha transparan, terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan dan disiarkan ke publik.”

Adapun Divisi Bidang Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko W menerangkan, dalam Peraturan KPU Nomor 9/2019 menyebutkan tentang tahapan pilkada provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahapan awal yakni penandatanganan NPHD antara penyelenggara dan pemerintah daerah penting untuk dilaksanakan. Karena usai tahapan ini akan dilakukan pencairan anggaran penyelenggaran pilwakot pada pertengahan Oktober 2019.

“Pada pelaksanaan pilwakot 2020, KPU mengajukan anggaran sebanyak Rp 17,8 miliar,” tegas Kajad. (Budi Santoso)

Editor : Hartanto Gondes

Berikut ini tahapan Pilwakot Solo 2020 serta perincian anggarannya.
1. Penyusunan program dan anggaran (Rp 63 juta)
2. Penyusunan regulasi (Rp 83 juta)
3. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat (Rp 1 miliar)
4. Pembentuk badan penyelenggara Ad Hock (Rp 7 miliar)
5. Pemutakhiran data pemilih (Rp 2 milar)
6. Verivikasi paslon perseorangan (Rp 270 juta)
7. Pencalonan (Rp 548 juta)
8. Kampanye (Rp 1,4 miliar)
9. Audit dana kampanye (Rp 214 juta)
10. Pemungutan suara (Rp 1 miliar)
11. Rekapitulasi dan penetapan paslon (Rp 438 juta)
12. Perselisihan hasil pemilihan (sengketa hukum) (Rp 202 juta)
13. Pengadaan barang dan distribusi logistik (Rp 1,5 miliar)
14. Evaluasi dan penyusunan laporan (Rp 100 juta)
15. Pengelolaan keuangan dan opersional perkantoran (Rp 1 miliar)

Sumber : KPU Kota Surakarta. (J5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here