Tandatangani Petisi Penolakan, Akademisi UNS Berikan Dukungan untuk KPK

0
23
Akademisi-UNS-Gelar-Aksi-Dukungan-untuk-KPK
TANDATANGAN: Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang tergabung dalam Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (Pustapako) menggelar aksi dukungan untuk KPK dengan menandatangani petisi. (suaramerdekasolo.com/Evie Kusnindya)
SOLO suaramerdekasolo.comCivitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang tergabung dalam Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (Pustapako) menggelar aksi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/9).
 
Hal itu dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam petisi penolakan terhadap segala bentuk upaya pelemahan KPK yang digelar di kantor Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS.
 
“Kami  akan senantiasa ada di garda terdepan dalam gerakan pemberantasan  korupsi di Indonesia. Dengan bantuan Presiden, yang punya wewenang dan kekuasaan untuk menjaga KPK tetap kuat, kami siap untuk untuk bekerjasama mengawal Presiden dalam menyelamatkan Indonesia dengan misi antikorupsi,” kata Ketua Pustapako Khresna Bayu Sangka. 
 
Dalam aksi tersebut,  selain menyampaikan orasi dukungan,  juga digelar penandatangan petisi serta pembacaan puisi dukungan untuk KPK dan ajakan memerangi korupsi. 
 
Dikemukakan aktivis Pustapako Dr Agus Riewanto,  KPK sebagai tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan  dari  berbagai sisi. Ia mengemukakan setidaknya ada 10 hal yang menjadi catatan yang merupakan upaya pelemahan KPK. 
 
Rekam Jejak Bermasalah
 
Revisi UU KPK menurutnya akan membunuh independensi KPK. Segala bentuk kewenangan KPK yang selama ini yang efektif untuk menjaring koruptor, dalam revisi UU telah mengamputasi peran KPK. “Jika semua itu berhasil, maka pemberantasan korupsi akan kembali ke zaman di mana KPK belum hadir,” kata pakar hukum FH UNS itu. 
 
Selain itu,  jika RUU tersebut sampai disetujui akan terdapat pasal yang justru meringankan hukuman, bahkan memberi label korupsi sebatas kejahatan keuangan, bukan kriminal luar biasa. Tentu ini tidak dapat disebut revisi, tetapi remisi UU karena lebih ringan dari UU sebelumnya.
 
Selain itu juga Pansel Calon Pimpinan KPK yang meloloskan beberapa nama yang ditengarai punya rekam  jejak bermasalah, pelanggar etik dan tidak patuh pada LHKPN. Hal itu menurutnya berpotensi melumpuhkan KPK dari dalam. (Evie Kusnindya)
 
Editor : Hartanto Gondes
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here