Diduga Gelapkan Iuran, Perusahaan Garmen di Sukoharjo Terancam

0
bpjsskh
ILUSTRASI

SUKOHARJO,suaramerdekasolo.com – CV Maju Abadi Garmen, salah satu perusahaan garmen yang berkedudukan di Sukoharjo menunggak iuran BPJS Ketenagaakerjaan senilai hampir Rp 300 juta. Informasi yang dihimpun menyebutkan, perusahaan tersebut sudah menunggak iuran sejak Januari 2017 silam.

Account Representative (AR) BPJS Ketenagakerjaan KCP Sukoharjo, Kristianto Jokosusilo membenarkan hal tersebut.  “Memang benar perusahaan itu sudah menunggak iuran BPJS Ketenagaakerjaan sejak tahun 2017. Nilainya sekitar Rp 300 juta,” terangnya.
Terkait dengan tunggakan tersebut, kata dia, pihaknya sudah melakukan upaya penagihan untuk membayar. Namun demikian, hal itu tidak menghasilkan. Karena itu pihaknya sudah menyerahkan persoalan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Sebab, sesuai dengan aturan yang ada, setiap ada kasus seperti itu BPJS akan menyerahkan penagihannya ke pihak ketiga. Dalam hal ini bisa ke KPKNL atau Kejaksaan Negeri (Kejari). Namun dalam kasus di Sukoharjo ini diserahkan ke KPKNL.
“Kaitannya dengan lelang aset. Jadi nanti kalau tetap tidak bisa membayar tunggakan itu KPKNL yang akan melakukan lelang aset untuk menutup tunggakan,” jelasnya.
Terkait dengan dampak tunggakan tersebut, Kristianto mengatakan, pihaknya tidak bisa mencairkan uang bagi karyawan yang sudah pensiun atau keluar dari perusahaan tersebut. Sebab tunggakan pembayaran belum dilunasi. “Ada karyawan yang sudah ke kantor bermaksud untuk mencairkan uang BPJS Ketenagaakerjaan, tetapi karena ada tunggakan tidak bisa,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kondisi perusahaan, Kristianto mengatakan, perusahaan tetap berproduksi seperti biasa bahkan cenderung sehat. Wahyono, salah satu pegiat LSM di Sukoharjo mengaku beberapa waktu lalu, pihaknya ditemui beberapa karyawan perusahaan yang mengeluhkan persoalan tunggakan tersebut. Padahal, kata dia, setiap bulan gaji karyawan dipotong untuk iuran BPJS.
“Yang bertemu dengan saya menyampaikan tidak bisa mencairkan uang saat ke Kantor BPJS sebab, ada tunggakan. padahal setiap bulan mereka gajinya dipotong untuk itu (iuran),” ujar Wahyono. Akibatnya, kata dia, karyawan yang sudah keluar tidak bisa mencairkan dana pensiun. “Kalau memang benar seperti itu, berarti ada penggelapan dan ini masuk ranah pidana. Wong sudah dipotong kok tidak dibayarkan,”ujarnya.

Terpisah, Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Sukarno mengaku belum tahu persoalan tersebut. Namun demikian, jika informasi itu benar perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran berat dan bisa dituntut secara hukum.
“Kalau untuk ketenagakerjaan berarti kaitanya dengan jaminan hari tua atau uang pensiun. Kami akan telusuri dan koordinasi dengan dinas terkait karena ini sudah masuk ranah pidana,” ujarnya. (Heru susilo)

Tinggalkan Pesan