Agus Rahardjo Minta Pegawai KPK Terima Pimpinan Baru

0
26
demo-kpk-IMG-20190916-WA0031
FOTO ILUSTRASI


Jokowi : Jadi Bijaklah Dalam Kita Bernegara

JAKARTA,suaramerdekasolo.com – Agus Rahardjo meminta seluruh pegawai KPK menerima pimpinan baru periode 2019-2023 yang telah dipilih Komisi III DPR RI. Ketua KPK itu menekankan, pegawai KPK tidak dapat menolak pimpinan baru apabila sudah disahkan oleh wakil rakyat.

“Apabila nanti pimpinan yang baru sudah disahkan dalam paripurna DPR, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita menolak,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019) seperti dilansir dari kompas.com.

Agus juga meminta para pegawai KPK dapat beradaptasi dengan program sekaligus rencana strategis pemberantasan korupsi yang dibuat pimpinan baru KPK nantinya.
Diberitakan, sekitar seribu pegawai KPK menandatangani petisi menolak calon pimpinan bermasalah. Capim KPK yang dimaksud, yakni Irjen (Pol) Firli Bahuri.

Pegawai mempersoalkan dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Namun, Komisi III DPR RI memilih Firli sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Adapun, wakilnya, yaitu Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Menurut rencana, DPR akan menggelar sidang paripurna pengesahan lima pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Senin siang hari ini.

Bersikap Bijak

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menegaskan keinginannya memperkuat KPK. Jokowi lantas mengingatkan posisi KPK sebagai lembaga negara.

“Jadi bisa saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019) seperti dikutip dari detik.com.

Baca : Massa Datangi KPK Desak Agus Rahardjo Cs Mundur

Menurut Jokowi, pemerintah sedang memperjuangkan substansi dalam revisi UU KPK. Jokowi menegaskan tekad pemerintah memperkuat KPK. “Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu,” katanya.
“Dan mengenai revisi UU KPK itu kan ada di DPR. Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi. Dan KPK tetap dalam posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Ini tugas kita bersama,” imbuh Jokowi. (*)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here