Klaim RSUD Kartini Rp 12,4 Miliar Tertahan di BPJS

0
35
tagihan-bpjs-karanganyar
RAKOR – Rapat koordinasi RSUD Kartini Karanganyar membahas klaim BPJS. (suaramerdekasolo.com/Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com  – Protes Bupati Juliyatmono atas rencana kenaikan iuran BPJS ternyata beralasan. Saat ini klaim dari RSU Kartini Karanganyar untuk biaya rawat inap pasien BPJS yang sudah terverifikasi untuk bulan Mei dan Juni saja mandeg belum dibayar sebesar Rp 12,4 miliar.

‘’Untung kita masih punya cadangan dana untuk operasional, sehingga pelayanan pada pasien tidak terganggu. Biaya obat, makan dan minum, kebersihan, dan lainnya demi kenyamanan pasien tidak ikut mandeg. Kami tetap harus bisa memberikan pelayanan prima,’’ kata dokter Wahyu Purwadi Rahmat kepada suaramerdekasolo.com, Selasa (17/9).

Dia mengatakan, itu baru dua bulan, sebab untuk yang bulan Juli dan Agustus masih diverifikasi penerimanya, namun dua bulan itu juga sekitar Rp 12 miliar. Kalau sampai klaim tidak terbayarkan, memang berat. Uang dari mana lagi yang harus kita gunakan.

Wahyu mengatakan, klaim rumah sakit yang memiliki sekitar 350 tempat tidur untuk kelas III dan sekitar 30 tepat tidur untuk pasien bayi itu mengatakan, saat ini pihak rumah sakit masih bisa menanggulangi sendiri untuk operasional sehari-hari.

‘’Ibaratnya sementara urusan membangun fisik rumah sakit kami sisihkan dulu, yang penting operasional rumah sakit tetap berjalan baik. Sebab tidak mungkin dosis obat untuk pasien dikurangi, makan dan minum pasien tidak diatur terserah keluarga pasien, fasilitas ya seadanya. Jelas tidak mungkin. Meski klaim BPJS belum dibayar, semua harus prima,’’ kata Wahyu.

Dia bisa memahami kegalauan Bupati atas semua itu, khususnya iuran wajib BPJS bagi anggota masyarakat kurang mampu yang akan naik nantinya. Namun yakinlah bahwa kami sebagai pelaksana di rumah sakit ini mencoba untuk tetap memberikan layanan yang bagus.

Operasional Tidak Terganggu

Wahyu juga paham kalau segala permasalahan itu pasti disampaikan kepada Bupati selaku penanggung jawab pemerintahan. Sama ketika rumah sakit harus rapat koordinasi termasuk membahas khusus klaim BPJS yang mandeg itu, jawaban dari BPJS Surakarta hanya singkat, akan diteruskan ke Jakarta ke kantor pusat.

‘’Kita tidak bisa memaksa agar klaim kita cair sebab itu untuk operasional rumah akit. Tapi kan kita harus tetap jalan, sehingga untuk sementara rencana membuat rumah sakit ini berpenampilan ebih baik, disingkirkan dulu. Yang penting operasional rutin tidak terganggu,’’ kata dia.

Harus diakui dengan adanya BPJS ini pasien memang meningkat, semua tempat tidur penuh karena sakit apapun masyarakat langsung meminta rawat inap. Di satu sisi baik, namun harus diakui untuk operasional umum menjadi lebih besar.

Dia mengatakan, untuk sementara semua masih teratasi. Namun tentu jika memungkinkan, klaim-klaim tersebut bisa dibayar agar operasional yang masih empat bulan ke depan bisa teratasi dan tidak terjadi gangguan yang merugikan.

Sebagaimana diwartakan, Bupati Karanganyar Juliyatmono memprotes kenaikan iuran BPJS sampai 100 % mulai Januari tahun depan sebab hal itu memberatkan pemkab untuk nomboki iuran bagi warga masyarakat tidak mampu yang memiliki kartu Indonesia sehat yang harus dibiayai pemerintah daerah, sampai sekitar Rp 30 miliar lebih. Bupati menyatakan pemkab tidak mungkin lagi menggenjot tambahan pendapatan daerah untuk menutup anggaran iuran BPJS tersebut.(Joko DH)

Editor : Budi Sarmun 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here