Legislatif Wonogiri Bertekad Tak Kendorkan Fungsi Pengawasan

0
17
pelantikan-dprd
FOTO ILUSTRASI
WONOGIRI,suaramerdekasolo.comSetyo Sukarno, politisi dari PDI Perjuangan akhirnya resmi menjadi ketua DPRD Kabupaten Wonogiri. Adapun wakil ketua DPRD terdiri atas tiga orang, yakni Sugeng Ahmady dari Partai Golkar, Krisyanto dari PKS, dan Siti Hardiyani dari Partai Gerindra.

Setyo Sukarno menegaskan, DPRD tidak akan kendor dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, walaupun sebagian besar anggotanya berasal dari partai yang sama dengan Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo, yakni PDI Perjuangan. “Kami tetap akan melaksanakan salah satu fungsi pokok legislatif. Tidak ada istilahnya kendor dalam pengawasan,” katanya usai mengikuti pengucapan sumpah/janji jabatan ketua DPRD Kabupaten Wonogiri di kantor DPRD tersebut, Rabu (18/9).

Pihaknya menyampaikan, fungsi pengawasan sebenarnya juga dimiliki oleh seluruh masyarakat. “Kami selalu menyampaikan, fungsi pengawasan juga dimiliki seluruh masyarakat, Karena uang yang dipakai adalah dari pajak yang dibayar oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, pihaknya akan membentuk alat-alat kelengkapan lain DPRD, pada Kamis (19/9). Alat kelengkapan tersebut adalah Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kehormatan (BK). “Setelah alat-alat kelengkapan terbentuk, hari Jumat mendatang (20/9) kami akan menggelar rapat paripurna membahas APBD Perubahan 2019,” katanya.

Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, masyarakat saat ini bebas mengontrol fungsi pemerintah. Masukan maupun kritikan juga sering dilontarkan melalui media sosial untuk menyoroti kinerja pemerintahan.

Dia mengucapkan selamat kepada para pimpinan DPRD. Komposisi unsur pimpinan itu merupakan wujud kongkret dari harmonisasi yang selama ini terjalin. “Mari memadukan energi untuk mencapai Wonogiri sukses, beriman, berdaya saing, dan demokratis,” katanya.

Tantangan ke depan masih berat. Angka kemiskinan di kabupaten tersebut berkisar pada 10,77% dan menempati peringkat 18 di Provinsi Jateng. Oleh karenanya, dia mengajak untuk memerangi kemiskinan dengan kebijakan yang progresif. Dia juga mengingatkan, bahwa pengabdian untuk rakyat bukan kepada golongan. (Khalid Yogi)
 
Editor : Budi Sarmun
 
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here