Penyidik Kejaksaan Temukan Tersangka Baru, Kasus Korupsi APBD 2015

0
pengamanan-pilkades-klaten
ACARA TERAKHIR: Abdul Mursyid menghadiri apel pengamanan Pilkades di alun-alun, Kamis (26/9) sebelum ditahan Kejari Klaten. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Kasus dugaan korupsi proyek penunjukkan langsung APBD 2015 yang menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Pemkab Klaten, Abdul Mursyid terus berbuntut.

Penyidik Kejaksaan Negeri Klaten sudah mengantongi tersangka baru dalam kasus itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Feri Mupahir melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

Ginanjar Damar Pamenang menjelaskan selain penahanan Abdul Mursyid, penyidik kejaksaan pada tanggal 25 September 2019 sudah mengadakan gelar perkara hasil penyidikan.

” Dari hasil gelar perkara tersebut penyidik menyimpulkan telah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk kembali menetapkan tersangka baru,” ungkapnya, Minggu (29/9).

Menurut Ginanjar, siapa yang akan menjadi tersangka baru, belum akan dibuka penyidik.

Namun dalam waktu secepatnya akan segera dijelaskan. Penyidik selama ini sudah memeriksa sekitar 60 saksi.

Mulai dari unsur rekanan penyedia jasa, jajaran DPU dan ESDM, ahli hukum dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan lainnya.

Dalam kasus itu, Mursyid dikenakan sangkaan pasal berlapis. Yaitu pasal 11 atau 12 huruf a atau pasal 12 huruf b dan e UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Modus operandi tersangka adalah meminta atau memungut uang dari penyedia jasa pengadaan langsung tahun anggaran 2015 di DPU dan ESDM. Dari penghitungan sementara uang yang diminta mencapai Rp 1,1 miliar.

Pengalihan Penahanan

Sementara itu, Mursyid melalui penasihat hukumnya berencana mengajukan status pengalihan penahanan.

Penasihat Hukum Abdul Mursyid, Arief K Syaifulloh mengatakan klienya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan pengalihan penahanan.

” Dari tahanan masuk di LP menjadi tahanan kota,” jelasnya.

Menurutnya, rencana pengajuan pengalihan penahanan ke tahanan kota sedang dibahas penasihat hukum bersama keluarga.

Apabila jadi dilakukan permohonan akan segera diajukan ke penyidik kejaksaan negeri. Berkaitan dengan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus itu, kliennya sudah menyampaikan semua data secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Sebab semua sudah diungkapkan dalam BAP, maka nantinya kemungkinan adanya tersangka lain diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus itu.

Penasihat hukum sejak awal sampai penyerahan tahap kedua di kejaksaan, ikut mendampingi. Termasuk saat alat bukti dan yang bersangkutan dinyatakan ditahan dan dititipkan ke lembaga pemasyarakatan (LP) Klaten.

Diberitakan sebelumnya, Staf Ahli Bupati, Abdul Mursyid ditahan Kejari Klaten. Mantan kepala dinas DPU dan ESDM itu terjerat kasus dugaan korupsi proyek APBD 2015.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih mengatakan kasus itu harus diusut tuntas. Sebab tidak mungkin hanya dilakukan satu orang. Aliran dana harus diungkap seluruhnya sehingga kasus itu tuntas. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan