Penegak Hukum Didesak Bertindak, 18 Eks DPRD Belum Kembalikan Uang

0
dprd-klaten2
GEDUNG BARU: Gedung baru DPRD Klaten berlantai tiga terus diselesaikan pekerjaanya tahun 2019. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)


KLATEN,suaramerdekasolo.comAparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Klaten diminta turun tangan mengusut belum dikembalikannya uang APBD 2017 oleh para mantan anggota DPRD 2014-2019. Sebab selain uang belum dikembalikan sebagian wakil rakyat dilantik menjadi anggota DPRD periode 2019-2024.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK), Abdul Muslih mengatakan kasus itu sudah lama diketahui masyarakat tetapi belum ada itikad baik untuk mengembalikan ke kas negara.

” APH harus segera melakukan proses hukum,” katanya, Rabu (2/10).

Menurut Muslih, kasus penggunaan dana APBD 2017 untuk tunjangan anggota DPRD itu bukan temuan masyarakat. Namun ditemukan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018. Sebab ditemukan auditor negara maka rekomendasinya sudah jelas yaitu diminta untuk mengembalikan.

Namun nyatanya sampai dua tahun berlalu belum semua eks anggota DPRD mengembalikan. Sedikit atau banyak, tunjangan itu adalah uang rakyat yang harus dikembalikan sebagaimana rekomendasi BPK. BPK sendiri sudah memberikan batas waktu 60 hari setelah keluarnya audit.

Namun ternyata belum semua menyelesaikan rekomendasi BPK. Meskipun tidak ditemukan ada kerugian negara dan hanya dianggap kelebihan bayar, hal itu tidak bisa disepelekan. Apabila rekomendasi lembaga negara seperti BPK tidak diindahkan maka akan menjadi preseden buruk bagi DPRD ke depan. Persoalan itu tidak bisa dibiarkan terus berlarut di tengah harapan masyarakat yang besar kepada DPRD.

Fasilitas Baru

Belum lagi, kata Muslih, sebagian yang belum mengembalikan itu ada yang jadi lagi dan akan menikmati fasilitas baru. Fasilitas baru itu adalah gedung dan ruangan kerja baru yang sedang dibangun. Kasus kelebihan bayar itu bermula dari ada pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional sebagai tindak lanjut PP 18/ 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD dan Permendagri 62/ 2017. Awalnya Klaten dari hitungan masuk kategori tinggi.

Namun setelah cair dan digunakan anggota DPRD, muncul SE Mendagri merevisi Permendagri 62/ 2017. Kategori yang semula kategori tinggi berubah ke rendah sehingga kelebihan dana yang sudah diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta dikembalikan.

Diberitakan sebelumnya, kasus kelebihan bayar Rp 2,5 miliar DPRD Kabupaten Klaten dilaporkan ke Polres Klaten. Selain ke Polres, masalah itu lebih dulu juga ditangani Kejari Klaten.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten, F Pratiwi DK saat dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan. Namun sekretariat sudah tidak kurang melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan fasilitasi agar segera dikembalikan.
Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Klaten, Suwito mengatakan dari data masih ada 18 orang yang belum mengembalikan dari jumlah total 50 anggota DPRD. Dari mantan anggota DPRD itu ada yang berupaya mencicil mengembalikan. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan