Staf Ahli Bupati Klaten Terancam Diberhentikan, BKPPD Tunggu Surat

korupsi-apbd-klaten
BEBAS TERAKHIR: Staf ahli bupati, Abdul Mursyid (paling kanan) berbincang dengan rekannya pejabat Pemkab sebelum ditahan pekan lalu. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

 

*Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Proyek APBD 2015

KLATEN,suaramerdekasolo.comStaf ahli Bupati Klaten, Abdul Mursyid terancam diberhentikan dari jabatannya setelah ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Klaten. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM itu ditahan karena kasus dugaan korupsi proyek APBD 2015.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkab Klaten, Surti Hartini menjelaskan yang bersangkutan bisa diberhentikan sementara sebab sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

” Kami masih menunggu salinan surat dari penyidik lebih dulu,” katanya, Jumat (4/10).

Menurutnya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan kasus pidana bisa diberhentikan sementara. Namun sebelum ada pemberhentian sementara, surat salinan dari penyidik diperlukan sebagai dasar membuat surat. Sebab di dalamnya berkaitan dengan data nomor dan tanggal penahanan.

Dalam waktu dekat, BKPPD akan mengajukan permohonan salinan surat itu. Sebenarnya bisa saja dengan pemberitahuan dari keluarga tetapi salinan surat dari penegak hukum tetap diperlukan. Apabila yang bersangkutan diberhentikan, nantinya gaji akan tetap diberikan setengahnya.

Pemberhentian sementara itu bisa berlanjut dengan pemberhentian tidak dengan hormat jika yang bersangkutan diputus bersalah, memiliki kekuatan hukum tetap dan terbukti melanggar UU ASN.

Penahanan Kota

Pencermatan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, pada pasal 87 disebutkan ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, menjadi anggota atau pengurus partai politik atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana. Di pasal 88 poin 1 huruf c, ASN diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Diberitakan sebelumnya,
Staf Ahli Bupati, Abdul Mursyid ditahan Kejari Klaten. Mantan kepala dinas DPU dan ESDM itu terjerat kasus dugaan korupsi proyek APBD 2015.

Penasihat Hukum Abdul Mursyid, Arief K Syaifulloh mengatakan klienya sedang mempertimbangkan mengajukan permohonan pengalihan penahanan. Dari tahanan di LP menjadi tahanan kota. Rencana pengajuan sedang dibahas bersama keluarga.

Berkaitan dengan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus itu, kliennya sudah menyampaikan semua data secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP). (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun 

 

 

Tinggalkan Pesan