Pemkab Karanganyar Kalah Dalam Gugatan Transparansi Dana Desa

0
gugatan-transparansi-dana-desa-karanganyar
PUTUSAN – Dudin memperlihatkan putusan dari KIP Jateng yang memenangkan gugatan warga atas dana desa, Senin (7/10). (suaramerdekasolo.com/Joko DH)

 

* Lawan Warga Desa Buntar

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Pemkab Karanganyar kalah digugat warga Desa Buntar, Mojogedang tentang transparansi dana desa. Persidangan soal keterbukaan informasi publik terkait dana desa itu disidangkan di Komisi Informasi (KIP) Jateng di Semarang. Sidang putusan sudah dilakukan tanggal 2 Oktober lalu, yang memenangkan gugatan penggugat.

‘’Sebagai daerah yang sudah mengantongi predikat WTP (wajar tanpa pengecualian), bahkan Parasamya Purnakarya Nugraha dan meraih juara III tingkat Jateng sebagai daerah paling transparan tentang informasi publik dari KIP ini sangat ironis,’’ kata Dudin Waluyo Asmorosanto, dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria Pancasila yang mendampingi selaku kuasa hukum penggugat, Senin (7/10).

Kasus sengketa informasi itu bermula saat Agustine Susamto warga Buntar bermaksud meminta data soal penggunaan dana desa Buntar tahun 2017 – 2019. Dia meminta lengkap dengan bukti kuitansi dan nota pembelian, karena saat itu diduga ada penyimpangan dana desa, 21 April 2018.

Baca : Sikap Pemkab Karanganyar Usai Kalah Dalam Kasus Gugatan Ke KIP

Baca : Bupati Sragen Tak Setuju Provinsi Surakarta

Namun ternyata surat resmi penggugat hanya ditanggapi bahwa segala informasi tentang penggunaan dana desa tidak bisa diberikan. Karena tidak mendapat informasi itu, Agustine lalu melaporkan masalah itu kepada bupati sebagai atasan pembina langsung kades Buntar.

Namun justru surat tersebut tidak ditanggapi oleh bupati. Sehingga akhirnya penggugat melaporkan masalah itu ke KIP Jateng, yang kemudian menyidangkan kasus sengketa informasi ituselama 100 hari kerja.

Dalam persidangan, penggugat diwakili kuasa hukum Dudin dari LPBH Ksatria Pancasila, adapun Bupati Karanganyar diwakili Diskominfo, Kabag Hukum, dan lain sebagainya. Sidang dimulai 11 Juni lalu di Semarang.

Dalam persidangan, tergugat beralasan bahwa saat itu Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahun 2017 dan 2018 sedang diaudit oleh Inspektorat dan sesuai Peraturan Bupati informasi itu tidak boleh diberikan kecuali besaran dana desa dan digunakan untuk pembiayaan proyek apa saja.

‘’Kami beranggapan bahwa sesuai asas hukum lex superior derogate lex inferior, artinya peraturan di atas tidak bisa digugurkan oleh peraturan di bawahnya. Padahal keterbukaan memperoleh informasi publik itu diatur Undang-undang no 18 2014. Apa mungkin peraturan itu kalah oleh perbup,’’ kata Dudin.

Selain itu bupati tidak menghadirkan petugas Inspektorat yang mengaudit dana desa itu.

“Dan anehnya, dana desa tahun 2017 kok diaudit tahun 2019, ini kan sangat aneh. Karena itu persidangan diteruskan, sampai kemudian ada putusan tanggal 2 Oktober lalu yang memenangkan penggugat dan mengabulkan semua materi gugatan.”

Baca : Gaji Minim, Guru Honorer Nekat Edarkan Sabu

Pengawasan

Dudin mengatakan, dalam waktu 14 hari gugatan itu harus dieksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu dengan memberikan semua informasi yang diminta penggugat. Dan dalam waktu 14 hari itu diberikan waktu pada pihak tergugat mengajukan banding lewat PTUN.

‘’Kalau sampai bupati melakukan perlawanan hukum kasus itu, saya anggap keterlaluan. Sebab sudah jelas ada kades tidak mau memberikan info soal dana desa, justru tidak diingatkan malah dibela mati-matian. Ini ironi atas KIP Award yang sudah diterima Bupati,’’ kata Dudin.

Baginya, kemenangan gugatan itu menjadi sebuah pelajaran perlunya masyarakat mengawasi semua anggaran Pemkab agar semua transparan. Pihaknya siap mendampingi jika ada masyarakat bersengketa informasi seperti itu.

Saat ini sudah menyusul dua gugatan lain yang sedang diregistrasi KIP Jateng, kasus dana desa Mojoroto dan kasus dana desa Munggur.

Baca : Perjuangan Gigih Menuju Balaidesa, Masyarakat Tambakboyo Harus Lewat Jembatan Bambu

Zulfikar Hadid Kabag Hukum Pemkab Karanganyar mengatakan, pihaknya sudah menerima putusan itu, dan nanti akan mengkonsultasikan kepada Kades Buntar apakah Kades sudah bisa menerima itu dan akan memberikan informasi soal dana desa itu kepada penggugat atau akan melakukan perlawanan hukum. Pihaknya belum bertemu dengan Kades Buntar,’’ kata dia.(Joko DH)

Editor : Budi Sarmun

 

 

Tinggalkan Pesan