Sikap Pemkab Karanganyar Usai Kalah Dalam Kasus Gugatan Ke KIP

0
65
KIP
FOTO ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Setelah dinyatakan kalah dalam gugatan kasus informasi publik, Pemkab Karanganyar mengkaji kemungkinan naik banding putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng yang memenangkan gugatan Agustine Susamto tersebut.

‘’Putusan ini belum incrach, belum final. Masih ada waktu 14 hari untuk mengkaji apakah putusan itu akan dijawab atau diterima, sehingga ada kemungkinan kita banding di PTUN atau di PN setempat,’’ kata Ardiansyah, Kabid Komunikasi dan Informasi Diskominfo Karanganyar, Selasa.

Dia meralat berita yang berkembang bahwa Pemkab Karanganyar kalah digugat warga. Yang betul Pemkab ditunjuk sebagau kuasa hukum atas kasus di Desa Buntar, Mojogedang dalam kasus itu. Jadi bukan Pemkab yang berperkara.

Sebagaimana diwartakan, Pemkab dinyatakan kalah dalam kasus sengketa informasi publik antara warga desa itu yang menggugat kades berkaitan soal transparansi penggunaan dana desa  untuk desa tersebut.

Sekda Sutarno angkat bicara, sebetulnya kasus itu bisa diredakan saat intermediasi dalam persidangan awal. Sebab ini persidangan perdata sehingga mesti diberi waktu mediasi. Kalau itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, persoalan tidak ngombro-ombro seperti sekarang.

Dia mencontohkan saat dirinya jadi Kadis di salah satu OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), juga menangani kasus yang sama. Saat mediasi itulah kasus bisa berhenti karena tercapai kata sepakat untuk saling menguntungkan antara penggugat dan tergugat.

‘’Saya wanti-wanti betul dengan semua OPD untuk mengoptimalisasikan fungsi PPID (Pejabat Pemberi Informasi Daerah) agar berhati-hati dan selalu terbuka jika dimintai informasi berbagai hal, asalkan informasi itu digunakan sebaik-baiknya,’’ kata dia.

Ardiansyah mengatakan, sebetulnya waktu yang diberikan untuk mediasi sudah dicoba digunakan sebaik-baiknya oleh Tim Pemkab yang antara lain diwakili Kabag Hukum dan Bidang Informasi dan KomunikasiDiskominfo.

‘’Saat itu kami sudah memenuhi permintaan penggugat soal dana desa. Rincian APBDes dan pelaksanaannya. Namun ternyata saat itu penggugat ternyata meminta lain lagi, tentang bukti  kuitansi dan nota. Kami memang belum siap waktu itu, sehinggs proses berlanjut,’’ ujarnya.

Pada saat yang bersamaan ada surat dari Komisi Ombudsmen yang juga perlu diklarifikasi, sehingga konsentrasi tim terpecah sebab tidak menyangka kasusnya akan berkembang demikian jauh dan memerlukan jawaban semua.

Meluas

Ardiansyah menambahkan, memang dalam aturan, kuitansi pembelian dan nota yang menjadi bukti, bukan termasuk barang yang dikecualikan untuk dibeber di muka umum alias boleh dipublikasikan. Karena itu jika putusan mengabulkan semua gugatan tidak salah.

Hanya saja, di awal soal itu tidak termasuk yang ditanyakan penggugat, dan hanya soal APBDes saja beserta rincian penggunaannya. Dan semua sudah dituruti namun ternyata permintaannya berkembang.

Kepala Dinas Perbedayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Utomosidhi Hidayat dalam pernyataannya mengatakan, sebetulnya di setiap desa, informasi penggunaan dana desa sudah dipublikasikan. Ada rincian dana desa dan rincian penggunaannya.

‘’Kasus desa Buntar itu sebetulnya memang terjadi di luar perkiraan. Kita mikirnya tidak ada warga yang akan mempertanyakan bukti kuitansi dan nota. Kita berpikir tidak sejauh itu. Namun ternyata ada yang bertanya juga. Itu harus diantisipasi semua kades agar ke depan tidak muncul lagi kasus itu,’’ kata Utomo.

Dia mengatakan, ibarat masalah sepele, tapi karena kecerobohan kita, kasus sudah meluas. Reskrim Polres Karanganyar sudah datang mencocokkan data penggunaan dana desa Buntar. Untung data Reskrim sama dengan data Dispermasdes.(Joko DH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here