Koordinator Rekanan Proyek Jadi Tersangka, Kasus Korupsi APBD 2015

0
366
Staf-Ahli-Bupati-Klaten-Ditahan-Kejari
SERAGAM DINAS: Mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Klaten, Abdul Mursyid masih mengenakan seragam lurik dibawa ke LP oleh Kasi Pidsus Kejari, Ginanjar Damar Pamenang, Kamis (26/9). (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Setelah menahan Staf ahli Bupati Klaten yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) Pemkab Klaten, Abdul Mursyid, Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan satu tersangka baru. Tersangka baru merupakan koordinator rekanan penunjukan proyek APBD 2015.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Feri Mupahir melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Ginanjar Damar Pamenang menjelaskan tersangka baru yang sudah ditetapkan dengan surat penyidikan itu berinisial MKS.

” Dasarnya penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru,” katanya, Rabu (9/10).

Baca : Ratusan Mahasiswa Klaten Turut Turun ke Jalan, Tolak Sejumlah RUU

Menurut Ginanjar, tersangka baru itu merupakan ketua asosiasi kontraktor di Kabupaten Klaten. Dalam kasus APBD 2015 di DPU dan ESDM, tersangka berperan mengkoordinir beberapa paket pekerjaan penunjukan langsung yang dilaksanakan DPU dan ESDM.

Yang bersangkutan selain mengkoordinir juga membagikan proyek-proyek ke penyedia jasa lain. Termasuk berperan mengumpulkan uang dari proyek tersebut meskipun belum tentu menjadi pengepul.

Tersangka kedua itu belum dipanggil tetapi sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Penetapan sebagai tersangka itu sudah disampaikan melalui surat ke yang bersangkutan dan sejauh ini tanggapanya masih baik. Proses hukum kasus itu masih terus berlanjut sehingga selama nantinya ditemukan dua alat bukti lagi, bisa saja tersangka akan bertambah.

Baca : Fantastis, Rp 206, 6 Triliun Uang Negara Dikorupsi

Penyidik, tambah Ginanjar, masih terus bekerja melengkapi dan melengkapi berkas sebagai bagian dari tahap pra penuntutan. Soal adanya upaya dari mantan Kepala Dinas PU dan ESDM, mengajukan pengalihan penahanan, hal itu tidak masalah dan hak. Namun dikabulkan atau tidak merupakan kewenangan penyidik. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here