Permohonan Pengalihan Penahanan Tersangka Kasus dugaan Korupsi APBD 2015 Ditolak Kejari Klaten

0
40
kasus-korupsi-klaten
GEDUNG KEJAKSAAN: Gedung Kejaksaan Negeri Klaten di Jl Pemuda menjadi tempat penyidikan kasus dugaan korupsi proyek APBD 2015. (suaramerdekasolo.com/Achmad Hussain)

KLATEN,suaramerdekasolo.com Kejaksaan Negeri Klaten menolak permohonan pengalihan penahanan tersangka dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM tahun 2015 senilai Rp 1,1 miliar, Abdul Mursyid .

Sebelumnya, tersangka yang tercatat sebagai staf ahli bupati itu mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klaten menjadi tahanan kota. Penolakan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Feri Mupahir kepada wartawan, Rabu (9/10).

‘’Tersangka menempuh upaya hukum pengalihan tahanan  dari tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klaten ke tahanan  kota ditolak, sehingga yang bersangkutan tetap menjalani penahanan di Lapas Klaten,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Feri Mupahir.

Baca : November Stikerisasi Rumah PKH Klaten Dimulai, Saat Ini Masuk Proses Lelang

Bahkan menurutnya, proses penahanan tersangka akan dipercepat  sehingga kasus dugaan korupsi di Dinas PU dan ESDM tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang.

Kajari menjelaskan, alasan penolakan permohonan  dari terangka. Alasan objektif yakni ancaman pidana yang disangkakan kepada tersangka Abdul Mursyid di atas lima tahun. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kasus dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dimungkinkan untuk dilakukan penahanan.

Sedangkan alasan subjektif adalah bahwa yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, penasehat hukum tersangka Arief Saefulloh mengaku belum mendapatkan jawaban dari Kejaksaan Negeri Klaten atas permohonan yang diajukan.

Baca : Kelebihan Bayar APBD 2017 Diimbau Dikembalikan

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas PU dan ESDM Klaten Abdul Mursyid ditahan oleh Kejaksaan Negeri Klaten sejak 26 September 2019 lalu. Dia ditahan atas duga melakukan tindak pidana korupsi dengan memungut sejumlah uang kepada para penyedia jasa.

Pungutan kepada penyedia jasa yang mendapatkan pekerjaan pengadaan langsung  di Dinas PU yakni besarannya antara 5 persen sampai 15 persen. Dari tindak tersebut, total uang yang terkumpul mencapai Rp 1,1 miliar.(Merawati Sunantri)

Baca : Kejaksaan Karanganyar Tangani Tiga Kasus Korupsi Senilai Rp 2,3 Miliar

Editor : Budi Sarmun 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here