Tersebar di Enam Tempat, Desa Pengawas Pelanggaran Pemilu Dilaunching Oktober Ini

0
20
desa-pengawas-pemilu
FOTO/kompas

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Enam desa Bawaslu dibentuk dan diluncurkan bulan Oktober ini. Desa Bawaslu ini tiga desa yakni Desa Tamansari, Kecamatan Kerjo, desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, dan desa Salam Kecamatan Karangpandan sebagai desa pengawasan.

Kemudian desa Jrakah di Kecamatan Karanganyar, desa Tlobo kecamatan Jatiyoso, serta desa Gentungan kecamatan Mojogedang sebagai desa antimoney politik. Desa itu dipilih karena dalam pemilu termasuk desa yang minim politik uang.

Desa pengawasan adalah desa yang secara mandiri melakukan pengawasan pada warganya untuk menjauhi pelanggaran pemilu, mulai dari pertentangan antarpendukung partai, pelanggaran pemasangan atribut yang dipasang di sembarang tempat, desa yang secara mandiri berusaha untuk mentaati hukum.

‘’Saat ini memang masih langka, desda sadar demokrasi, yang menganggap pesta demokrasi sekadar sebuah kontestasi, sehingga minim pelanggaran karena semuanya saling menawasi antarsatu dengan yang lain para warganya,’’ kata Nuning Ridwanita, Ketua Bawaslu Karanganyar, Kamis.

Sedangkan desa antimoney politik lebih spesifik hanya masalah money politik, karena jika desa itu money politiknya minim, maka dengan sendirinya aturan yang lain juga sudah berjalan. Memang bukan berarti di desa itu betul-betul tidak ada politik uang, namun kasus yang terjadi sangat minim, sehingga warganya sudah berani menolak politik uang.

Desa-desa itu dibentuk di setiap daerah dan akan dilombakan se Jateng dan pemenangnya maju ke tingkat nasional sebagai bentuk pendidikan politik dan demokrasi yang dijalankan di seluruh negeri. Sebab saat ini sudah mendesak untuk itu. (Joko DH)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here