Bebas, Lima Terdakwa Kasus Korupsi Edupark Menangkan Banding

0
33
ikon-korupsi
ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com  – Lima terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan pesawat dan helikopter untuk obyek wisata dirgantara Edupark, Karanganyar, jilid II yaitu B, IP, YN, JSB dan G, memenangkan persidangan banding di tingkat Pengadilan Tinggi, dan dinyatakan bebas.

Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Suhartoyo saat dimintai konfirmasi suaramerdekasolo.com di kantornya membenarkan hal itu. Bahkan pihaknya sudah mengutus Kasipidsus untuk mengambil berkas putusannya di Semarang untuk dipelajari berkaitan upaya kasasi yang dilakukan kejaksaan.

‘’Secepatnya kasus itu kita pelajari dan kita akan lakukan perlawanan di persidangan tingkat Mahkamah Agung dalam kasasi nanti,’’ kata Suhartoyo, Jumat pagi. Dia merasa ada pertimbangan yang salah dalam pengadilan banding itu.

Hakim tingkat banding memang menyatakan ada pertimbangan yang salah. Dalam hal memutuskan rekanan yang memenangkan proyek Edupark sehingga terjadi korupsi itu, kelimanya dinyatakan melakukan tindakan itu.

Hanya saja menurut penilaian hakim hanya masalah administrasi saja. Jadi ada tindakan dalam kasus Edupark, namun tidak masuk ranah pidana. Hanya salah secara administrasi, sehingga kelimanya tidak perlu dipenjara.

Dalam persidangan tingkat pertama kelimanya yang merupakan anggota pokja ULP (Unit Pengadaan dan Lelang) itu dinyatakan ikut bersalah dengan PPKom (Pejabat  Pembuat  Komitmen) Purwono yang juga Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Karanganyar.

Purwono sudah dinyatakan bersalah dan menerima vonis 1 tahun 3 bulan serta sudah dilaksanakan malah kini sudah bebas. Kelima anggota pokja ULP itu menyusul disidangkan dan divonis masing-masing setahun penjara. Namun kelimanya banding dan malah menang.

Suhartoyo mengatakan, pihaknya tetap bersikukuh kelimanya bersalah dan ikut terlibat dalam kasus tersebut. Konspirasi dilakukan saat kelimanya menjabat sebagai pokja ULP sehingga melahirkan rekomendasi untuk memenangkan perusahaan yang menang tender pengadaan serta akhirnya terjadi korupsi Rp 500 juta. (Joko DH)

Editor : Budi Sarmun

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here