Penggugat Sebut Bank BRI tidak Bisa Lindungi Keamanan Dana Nasabah

0
rekening-diblokir
BLOKIR REKENING- Dua kuasa hukum penggugat, Agung Wisjnu SH dan Heroe Setiyanto SH MH menunjukkan surat atau bukti kasus pemblokiran rekening di PN Surakarta, beberapa hari lalu. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdekasolo.com- Sidang kasus pemblokiran rekening bank milik anggota Polri, Brigadir Denny Setyawan masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Dalam sidang dengan agenda kesimpulan yang digelar Selasa (29/10), pihak penggugat yakni Denny Setyawan melalui kuasa hukumnya, Agung Wisjnu SH tetap pada gugatannya yakni pemblokiran rekening milik Denny Setyawan yang dilakukan karyawan Bank BRI, Puput Kusuma Wardani dilakukan secara sepihak. Dan hal itu, menurut Agung Wisjnu menyalahi berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab Puput Kusuma Wardani saat menjadi Pjs Bank BRI Unit Ngesrep dengan leluasa dapat memblokir rekening nasabah tanpa harus mendapat izin dari pimpinan dan hanya mengacu pada Surat Edaran (SE) yang mengatur kewenangan Pjs.

”Kesimpulan kami bahwa sistem keamanan Bank BRI tidak cukup kuat untuk bisa melindungi data dan dana milik nasabahnya,” tegas Agung Wisjnu dalam keterangan disela sidang, Selasa (29/10).

Berkas lampiran kesimpulan dari penggugat diserahkan kepada majelis hakim yang diketuai Sutedja SH. Sedang pihak tergugat yakni Bank BRI Jalan Slamet Riyadi yang diwakili Belinda juga menyerahkan lampiran kesimpulan kepada majelis hakim. Usai sidang, Belinda enggan menjelaskan tentang materi atau isi kesimpulan yang diserahkan majelis hakim.

”Sudah saya serahkan kepada majelis hakim. Silakan lihat (kesimpulan sidang pihak BRI-red) kesana. Saya tidak berkewenangan memberikan keterangan,” jelasnya.

Setelah sidang kesimpulan digelar, sidang selanjutnya putusan yang rencana akan berlangsung dua pekan depan yakni Selasa, 12 November 2019.

Dalam sidang sebelumnya pada Selasa (22/10) lalu, Puput Kusuma Wardani yang merupakan istri Denny Setyawan, dalam keterangannya di hadapan majelis hakim bisa dan berwenang dapat memblokir rekening milik nasabah maupun rekening milik suaminya berdasar SE atau Surat Edaran tentang Pjs yang dapat melakukan pemblokiran rekening nasabah tanpa persetujuan dari atasan dan permintaan atau pemberitahuan kepada nasabah. Saat terjadi pemblokiran, Puput menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Unit Kerja Bank BRI Ngesrep, Ngemplak, Boyolali.

Apa yang dilakukan Puput Kusuma Wardani itu mendapat tanggapan dari pihak penggugat. Menurut Agung Wisjnu, apa yang dilakukan Puput Kusuma Wardani itu tidak sesuai dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi dan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR :2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 12 (1) Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan