Bupati Juliyatmono Tak Gubris Protes Perbup Kades, Soal Seleksi Perangkat Desa

0
mutasi-perangkat-desa-karanganyar
FOTO ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com –  Bupati Juliyatmono tidak menggubris protes para kades yang meminta Perbup 77 tahun 2019 tentang keharusan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan seleksi perangkat desa.  Protes itu hanya ditampung tapi perbup harus dijalankan.

‘’Protes itu sudah terlambat. Mestinya kalau memang tidak diterima harusnya saat sosialisasi dulu mereka ngomong. Buktinya saat itu tidak ada yang protes. Dan lagi mestinya kades yang tidak setuju protes saat membahas perubahan perda. Sebab perbup itu pelaksanaan perda,’’ kata dia saat diminta tanggapannya soal protes kades, Rabu (30/10).

Dia mengatakan, saat pembahasan perubahan perda nomor 8 tahun 2019 tentang seleksi perangkat desa yang memang wajib menggunakan pihak ketiga, saat itu kades juga diam saja. Mereka baru protes saat perda selesai dan perbup sudah tinggal jalan.

Baca : Soal Aturan Perekrutan Perangkat Desa Yang Diprotes Kades, Wabup Rober : Tunggu Saja Jawaban…

Baca : Merasa Kewanangan Dikebiri, Kades Protes Keras Penyusunan Perbup Tentang Pengisian Perangkat Desa

Karena itu Bupati minta perbup itu dijalankan saja. Sebab perbup itu bertujuan untuk transparansi dan meminimalisasi pertanyaan masyarakat yang selalu bergejolak saat seleksi perangkat desa. Harus diakui ada kejadian anggota masyarakat yang baru pembentukan panitia saja sudah mempertanyakan panitia seleksi kades itu.

Itu baru panitia. Belum sampai ke tahap seleksinya. Karena itu dengan adanya pihak ketiga yang menyeleksi perangkat desa sedikit atau banyak akan bisa mengurangi suara miring soal seleksi perangkat desa.

Kades sendiri sebetulnya akan diuntungkan karena tinggal pakai perangkat yang diseleksi oleh pihak ketiga itu. Mereka bisa beralasan tidak tahu menahu hasil seleksi perangkat desa yang semuanya dikerjakan oleh pihak ketiga.

‘’Jika kades berkilah bahwa mereka itu pejabat politis yang harus mengakomodasi kadernya untuk diangkat menjadi perangkat, justru harus dipertanyakan. Apa memang harus seperti itu ? Sebab konsekuensi pejabat politis itu setiap kebijakan yang diambil harus siap dimaki, harus siap dikritisi masyarakat sendiri,’’ kata dia.

Baca : Agar Transparan, 177 Desa Di Karangnyar Harus Punya Website

Jika pihak ketiga yang berperan dalam seleksi dan kades tinggal memakai perangkat itu, maka kades akan diuntungkan karena semuanya sudah secara transparan diseleksi. Semua akan menerima karena pihak ketiga yang menyeleksi.

Bupati yakin meski protes dan minta pada DPRD agar mengusulkan perbup itu dihapus, DPRD hanya akan menampung saja, sebab perbup itu melaksanakan perda yang disetujui DPRD untuk menjaga transparansi seleksi kades yang kini ada 146 perangkat desa yang lowong di Karanganyar. (Joko DH)

Baca : 5 Inovator Desa Terima LPTP Award

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan