Usulan UMK Karanganyar Tertinggi Di Solo Raya, Berikut Ini Kisarannya

0
upah minimum kabupaten kota
FOTO/ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Karanganyar diusulkan ternyata tertinggi di wilayah Subosukawonosraten atau Solo Raya. Dibandingkan upah tahun lalu, memang ada kenaikan sekitar 8,9 persen sesuai dengan hitungan inflasi yang terjadi secara nasional.

Namun berapa keputusannya nanti masih tergantung pada Gubernur yang akan mengumumkan secara bersamaan upah regional Jateng. Namun pengalaman tahun sebelumnya UMK tidak berubah dari ketentuan yang diusulkan.

Bupati Juliyatmono mengatakan, usulan UMK Karanganyar sebesar Rp 1988.000. Jumlah itu sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga kenaikan UMK yang ada sudah disesuaikan dengan inflasi secvara nasional. Dan kalau berkaca dari yang sudah-sudah, Karanganyar tetap yang tertinggi di Subosukawonosraten.

Selain itu, di Karanganyar sudah relatif lebih baik karena masyarakatnya sudah menikmati pendidikan gratis. Sehingga secara langsung itu termasuk berpengaruh pada UMK pekerja sehingga mereka lebih sejahtera dibanding daerah lain yang masih menanggung biaya pendidikan .

Dia mengatakan, itu semua sebagai indikator tingkat geliat ekonomi di lereng Lawu yang masih tinggi. Selama ini dia mendorong semua sektor untuk tetap bergeliat sehingga mereka tetap eksis dan berkembang.

‘’Saya terus berupaya mendorong agar semuanya memperhatikan perkembangan dan teknologi yang berkembang. Misalnya tentang teknologi nformasi yang sudah mengalami perkembangan mpesat. Jualan lewat online. Itu harus diakomodasi dan pemerintah menvoba memfasilitasi,’’ kata dia, Minggu.

UMKM terutama saat ini yang mengalami perkembangan pesat. Di bawah binmaan Hermawan Kertajaya, mereka terus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Hasilnya mereka sudah tergabung dalam ICSB yang cukup solid dan berkembang sampai ke tingkat kecamatan.

Tentang UMK, Haryanto dari Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPKN) mengatakan, pekerja selama ini masih dibebani biaya 4 persen dari perusahaan untuk membayar 1persen BPJS ketenagakerjaan dan 3 persen untuk BPJS kesehatan. Sehingga yang diterima tidak utuh sesuai UMK.

‘’Ke depan diharapkan semua biaya tambahan itu bisa ditanggung perusahaan sehingga pekerja bisa menerima utuh sesuai UMK. Sebab mesk hanya 4 persen dan untuk manfaat pekerja sendiri, namun lebih manusiawi jika tanggungan itu ditanggung perusahaan,’’ kata dia.(Joko DH)

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan