Politik Uang Jadi Monster Demokrasi

evaluasi-pilkada-klaten
RAKOR EVALUASI: Rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Klaten Pemilu 2019 digelar KPU Klaten, Selasa (5/11). (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Pengamat politik dari Unika Soegijapranata, Salatiga, Andreas Pandiangan menilai praktik politik uang atau money politic di dalam pelaksanaan Pemilu ibarat monster. Apabila tidak diperangi akan mematikan demokrasi itu sendiri.

”Praktik politik uang itu adalah monster yang diciptakan sendiri dari pelaku demokrasi yang tidak sehat. Monster itu akan memakan penciptanya sendiri dalam bentuk lain.” jelasnya saat menjadi pembicara rapat evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Klaten di Pemilu 2019, Selasa (5/11).

Baca : Pilkada Wonogiri 2020, PDI Perjuangan Prioritaskan Kadernya Bakal Cabup dan Cawabup

Baca : Pegang KTA, Henry Indraguna Maju Pilkada Lewat PDIP

Menurut Andreas, monster bernama politik uang itu sifatnya hanya merusak demokrasi. Apabila dibiarkan terus-menerus maka semua sistem akan hancur. Untuk mengantisipasi praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada, jalur yang paling tepat adalah dengan pendidikan politik.

Pendidikan politik kepada semua elemen secara terus menerus akan mematikan politik uang. Sebab Pemilu dan pilkada itu sebuah proses yang terus bergulir maka pendidikan politik masyarakat tidak boleh berhenti sampai selesainya Pemilu. Terutama kepada pemilih pemula yang akan meneruskan proses demokrasi.

Baca : Maju Pilkada Boyolali, Calon Independen Butuh 60.636 Dukungan

Hal Kecil

Tidak hanya saat Pemilu, kata Andreas, praktik politik uang itu harus dimulai dari hal terkecil. Misalnya saat Pilkades harus mulai dilakukan anti politik uang. Dengan demikian proses demokrasi akan berjalan dengan benar sejak dari bawah dengan kesadaran.

Mengingat mengandalkan regulasi saja tidak mungkin. Sebab regulasi dibuat oleh partai politik dan politisi. Apabila terus terlembagakan maka demokrasi akan berubah menjadi praktik yang kapitalistik, pemilik modal uang yang besar yang menang.

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan demokrasi memerlukan proses dan Pemilu adalah salah satu proses. Secara bertahap pasti akan mencapai kedewasaan.

Baca : Bawaslu Sragen : Media Berperan Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

”Meskipun praktik-praktik hitam demokrasi itu ada tetapi secara bertahap jika kedewasaan masyarakat meningkat akan hilang,”katanya.

Menurutnya, KPU sampai ke daerah selama ini terus melakukan pendidikan politik ke masyarakat dengan berbagai cara. Termasuk dengan mengembangkan rumah pintar Pemilu yang akan terus dikembangkan ke depan. Pendidikan politik, terutama ke pemilih pemula terus dilakukan sebab pemilih pemula adalah benih yang akan tumbuh. (Achmad H)

Baca : Calon Independen Mau Maju Pilkada Wonogiri, Simak Syaratnya ?

Editor : Budi Sarmun 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here