Dorong Uji Materi MK Terkait Polemik UU KPK

diskusi-bem-solo-raya2

*BEM Uniba Gelar Diskusi Mahasiswa Soloraya

SOLO,suaramerdekasolo.com – Sebuah diskusi dalam rangka polemik Perppu KPK digelar di salah satu kampus swatas Solo Jateng, yakni Universitas Batik Solo. Kegiatan diskusi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uniba Solo mengambil tema besa “Menyikapi Polemik Perppu KPK: Mahasiswa, Konstitusi dan Marwah Demokrasi”.

Dalam pernyataan sikapnya perwakilan BEM SoloRaya Arief Oksya yang diterima suaramerdekasolo.com, Kamis (14/11) mengungkapkan, Solusi paling arif dan konstitusional adalah mengawal jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi

“Karena ini menjadi jalur satu-satunya yang digaransi melalui status hukum final. Mekanisme ini akan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara dengan rule model demokrasi yang dewasa dengan hukum sebagai marwah utama bangsa,” tegasnya.

Baca : Massa Aksi Tutup Jalur Joglosemar, Lalu Lintas Bundaran Kartasura Macet

Lebih lanjut Arief mengungkapkan, jika pun Presiden harus menerbitkan Perppu untuk
membatalkan UU KPK baru, toh prosedur konstitusinya harus melalui persetujuan DPR untuk mengundangkan Perppu. Dinamika politik di parlemen, bila mengacu pada atmosfer kepentingan kolektif periode ini, kemungkinan besar akan juga menolak Perppu. “Lalu, ketika Perppu diterbitkan tapi ditolak DPR, akankan gelombang protes akan kembali mengalir dengan tuntutan yang berulang-ulang dari mahasiswa?”

Dikatakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, hingga kini terus menjadi polemik. Pasca-pecahnya gelombang besar demonstrasi beberapa waktu lalu, Revisi UU KPK yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 kemarin, seakan terus menuai kecaman yang berakhir pada kegaduhan publik.

“UU KPK hasil revisi inilah yang menjadi episentrum protes mahasiswa dan sejumlah pegiat anti korupsi dalam beberapa bulan terakhir ini: demonstrasi meluas di hampir seluruh kota di Indonesia; korban jiwa tak terelak. Hingga sekarang, melalui demonstrasi, sejumlah mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi membatalkan UU KPK hasil revisi.”  

Dalam diskusi tersebut hadir tiga narasumber yakni Rektor Uniba Dr. Pramono Hadi, Koordinator BEM Soloraya, dan mantan Koordinator BEM Soloraya 2018, M Arief Oksya. (*)

Baca : Ajukan 10 Tuntutan, Unjuk Rasa Sorak Dikawal 1.300 Aparat Keamanan

diskusi-bem-solo-raya2

 

POIN REKOMENDASI MENJAGA MARWAH KONSTITUSI
Kami, segenap jajaran dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Soloraya, bersama para mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Soloraya, merekomendasikan:

1. Berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dengan tetap menjaga ketertiban umum serta kesatuan
dan persatuan Indonesia;

2. Berkomitmen menolak segala tindakan inkonstitusional dan
gerakan aksi anarkis yang merusak fasilitas dan dan harmoni
publik;

3. Mengajak dan mengimbau mahasiswa Soloraya untuk
mengikuti mekanisme hukum yang digaransi undang-undang
dalam mengawal Judicial Review UU KPK di Mahkamah
Konstitusi.

Surakarta, 14 November 2019

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here