Pendapatan Daerah Karanganyar pada 2020 Hanya Ditarget Naik 7 Persen

serapan-anggaran-karanganyar
FOTO ILUSTRASI

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com  – Pendapatan daerah Karanganyar hanya ditarget naik 7 % di KUA PPAS RAPBD 2020. Pendapatan daerah hanya naik dari Rp 327 miliar menjadi maksimal Rp 350 miliar. Kenaikan ini dirasa terlalu rendah dan pemkab dinilai pesimistis dengan perkembangan.

Bupati Juliyatmono mengakui keadaan ekonomi memang masih belum baik sehingga hal itu berpengaruh dengan pendapatan daerah. Dia mengatakan kenaikan pendapatan daerah memang tidak bisa begitu drastis kenaikannya.

‘’Tidak bisa langsung tinggi, kecuali ada terobosan yang sektakuler yang berdampak langsung secara ekonomi. Kalau masih mengharap dari retribusi, pajak, hotel dan restoran, return PPJU (pajak penerangan jalan umum), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) dari pajak jual beli properti, dan lainnya, memang kenaikannya tidak bisa drastis,’’ kata Bupati, Kamis.

Kenaikan pendapatan daerah itu kini sedang dibahas Tim Anggaran Pemkab bersama DPRD untuk menyetujui KUAPPAS RAPBD 2020 yang diharapkan selesai minggu ini.Namun meski dipastikan ada perubahan, namun diprediksi tidak begitu jauh dari angka tersebut.

Dikatakannya, sudah cukup bagus kenaikannya walau kecil masih tetap naik. Dengan kondisi ekonomi yang diprediksi masih belum bergerak maju, kenaikan 7 % itu sudah bagus. Yang perlu diantisipasi adalah kemiskinan yang masih 28.000 keluarga di Karanganyar.

‘’Saya justru berkonsentrasi pada kemiskinan yang masih 10-an % di Karanganyar. Angka itu mengindikasikan setiap desa minimal ada sekitar 400-500 keluarga miskin. Itu akan kita dekati secara personal lewat program Desa Sehat Sejahtera di Dispermasdes, atau Dinkes lewat KPH di Dinsos, atau PKK dan lainnya,’’ kata dia.

Mereka akan didatangi by name by addres, apa yang akan dibutuhkan secara personal agar bisa terangkat dari kemiskinan. Jika memang memerlukan kail untuk modal, maka lewat Disdagnakertrans akan kita upayakan. Jika memang kondisinya secara fisik tidak memungkinkan, maka itu yang akan menjadi tanggungan seumur hidup, dan itu digarap lewat Baznas, PKK, Dana desda, dan sebagainya.

Intinya, jangan sampai mereka hanya diberi terus, harus diupayakan bisa hidup dari tangan sendiri. Masak jika ukuran kemiskinan di Karanganyar hanya yang memiliki pendapatan di bawah Rp 385.000 saja mereka tidak bisa ? itu yang akan disasar.

Pemasangan stiker keluarga miskin yang dimulai pekan lalu ternyata berpengaruh besar dalam status warga di masyarakat. Mereka banyak mengundurkan diri dari status keluarga miskin karena enggan dipasangi stiker warga miskin. Namun tentunya Pemkab tidak akan membiarkan begitu saja, akan ditelisik apakah mereka betul bukan keluarga miskin.

Yang akan ditangani intensif adalah mereka yang betul-betul miskin dari hasil pendekatan personal itu. Dan pemkab akan bisa semakin fokus memberantas kemiskinan, sehingga diharapkan akan lebih mudah mengatasinya.

Apalagi tahun 2020 penanganan kemiskinan akan mudah karena adanya sistem tata organisasi baru bahwa urusan desa tak lagi dipecah menjadi bagian pemerintahan desa dan Dispermasdes, namun semua sudah diserahkan ke Dispermasdes. (Joko DH)

Editor : Budi Sarmun 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here