Alat Pemadam Semua Satuan Kerja Dicek, PMK Klaten Bentuk MKKG

0
pmk-klaten
ALAT PEMADAM: Alat pemadam api ringan di DPRD Klaten dicek oleh petugas pemadam kebakaran. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Regu pemadam kebakaran Pemkab Klaten mulai menyisir kelayakan alat pemadaman api ringan (APAR) dan hidran di semua satuan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Klaten. Pengecekan kelayakan itu untuk mengantisipasi kebakaran di puncak musim hujan.

Petugas pengecekan APAR regu pemadam kebakaran Pemkab Klaten, Nur Khodik mengatakan satuan kerja OPD di Pemkab mulai mengajukan permohonan pengecekan kalayakan. ” Yang sudah mengajukan termasuk 26 kantor kecamatan dan DPRD,” ungkapnya.

Menurut Nur Khodik di Kabupaten Klaten dari sekitar 40 an OPD yang ada sudah memiliki APAR. Di 26 kantor kecamatan minimal sudah ada dua unit. Apabila belum cukup, kecamatan bisa menambah sendiri sesuai kebutuhan.

Demikian juga di kantor OPD disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sekretariat DPRD Klaten saat ini ada tujuh unit dan satu hidran. Dari semua OPD, pengecekan tidak bisa selesai dalam satu hari. Pengecekan akan dilakukan bertahap sampai selesai.

Pengecekan itu dilakukan sebagai kegiatan rutin untuk mengantisipasi kebakaran. Sebab meskipun sudah turun hujan, hujan yang ada belum merata. Udara justru terasa gerah sehingga risiko kebakaran tetap. saja bisa terjadi.

Bentuk MKKG

Dari pemeriksaan sementara, lanjut Nur Khodik, semua OPD memiliki APAR yang layak. Baik pin pengaman, isinya, tanda tekanan dan tanggal kedaluwarsanya.

Sejauh ini, tidak ada temuan kedaluwarsa sebab sebelum satu tahun sudah dicek dan diberi labelisasi tanggal. Semua OPD sudah mengisi ulang saat dipakai latihan sehingga saat dicek sudah siap. Ke depan selain mengecek alat pemadam, regu pemadam tengah menyusun dokumen menejemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG).

Dengan MKKG itu nantinya setiap kantor OPD pemerintah dan lembaga swasta sudah memiliki kemampuan penanganan kebakaran. Dengan memiliki MKKG saat terjadi kebakaran bisa menangani sendiri tanpa harus menunggu regu pemadam kebakaran datang.

Y Prihantoro, staf sekretariat DPRD Kabupaten Klaten mengatakan APAR di DPRD setiap beberapa bulan sekali dicek. APAR yang ada sudah menggunakan gas cair sehingga tidak perlu setiap bulan mengecek ulang.

” Kami mengacu pada tanda kedaluwarsa sehingga rutin kami laporkan,” katanya. Selama ini baik APAR maupun hidran belum pernah digunakan di DPRD. Namun demikian kelayakan tetap dijadikan prioritas sebab kebakaran tidak bisa diduga terjadinya. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan