Demokrasi di Indonesia Terus Mengalami Pendewasaan

evaluasi-pengawaan-pemilu
MENYAMPAIKAN MATERI : Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jateng menyampaikan materi saat evaluasi pengawasan Pemilu dan persiapan pengawasan Pilkada Wonogiri 2020 di rumah makan Alami Sayang, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini. (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Demokrasi di Indonesia masih terus mengalami proses pendewasaan. Perkembangan demokrasi sejak era reformasi lalu juga terbilang bagus jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali mengungkapkan, ada wacana mengembalikan sistem demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan. Alasannya, biaya demokrasi langsung sangat mahal.

“Perlu masukan dari seluruh pihak. Semoga demokrasi kita semakin baik. Tidak kemudian malah dikebiri, dikembalikan ke demokrasi tidak langsung,” katanya saat menggelar evaluasi pengawasan Pemilu dan persiapan pengawasan Pilkada Wonogiri 2020 di rumah makan Alami Sayang, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini.

Demokrasi di Indonesia menurutnya terus mengalami pendewasaan sejak era reformasi atau 20 tahun belakangan ini. Waktu 20 tahun menurutnya terbilang singkat untuk menilai apakah demokrasi yang terbangun berjalan dengan baik atau tidak.

Dia mencontohkan, Amerika Serikat membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun hingga mempunyai demokrasi yang mapan. “Jika dibandingkan dengan negara lain, perkembangan di Indonesia lebih baik. Contohnya dengan negara-negara di timur tengah, sampai sekarang belum menemukan konsep kenegaraan yang pas, sehingga sering konflik dan peperangan,” ujarnya.

Indonesia mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Dasar negara Pancasila itulah yang tidak dimiliki negara lain. “Indonesia terus berbenah agar tidak menjadi demokrasi yang gagal,” terangnya.

Salah satu penyebab mahalnya biaya demokrasi langsung adalah politik uang. Adapun upaya untuk menekan politik uang dengan terus melakukan sosialisasi dan membentuk desa-desa Partisipatif Pengawasan Pemilu.

Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jateng Muhammad Rofiudin mengatakan, pihaknya selama Pemilu lalu telah menangani 31 kasus. Sebanyak 12 di antaranya merupakan kasus politik uang. Oleh sebab itu, Bawaslu dan media massa perlu saling menjalankan fungsi kontrolnya. (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here