Aduan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Terus Naik

bawaslu-klaten
RAKOR : Asisten Komisioner KASN Anton Sumaryanto memaparkan strategi penegakkan netralitas ASN pada Rakor Bawaslu Klaten, Kamis (5/12).(suaramerdekasolo.com/Merawati Sunantri)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah sudah lama ditetapkan dan terus digaungkan. Namun,jumlah aduan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak dari tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tahun 2015, ada 269 daerah menggelar pilkada dengan ada 29 aduan, tahun 2016 tidak ada pilkada tapi ada 55 aduan, 2017 ada 101 pilkada dengan 52 aduan, tahun 2018 ada 171 pilkada degan 507 aduan.

Hal itu ditegaskan Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Pelindungan KASN, Antonius Sumaryanto pada Rapat Koordinasi Pengawasan bersama Stakeholder yang digelas Bawaslu Klaten di Merapo Resto, Kamis (5/12). Acara dihadiri perwakilan OPD, Camat dan stakeholder terkait.

Baca : Pilkada 2020, Bawaslu Klaten Ajukan Anggaran Rp 16,4 Miliar

Baca : Pengamanan KPU dan Bawaslu Klaten Diperketat

‘’Penentuan sikap netral bukanlah pekerjaan yang sederhana, ada oknum anggota Korpri yang bermain politik darena iming-iming jabatan. Posisi ASN serba sulit, tidak mendukung akan mendapat sanksi non-job, mendukung calon kepala daerah tidak menang juga akan mendapat sanksi non-job,’’ ujar Anton.

Menurutnya, penempatan ASN dalam jabatan struktural tidak sesuai ketentuan perundangan, yang mengakibatkan ASN mencari celah. Selain itu, sanksi yang tidak tegas dalam pelanggaran netralitas ASN selama ini, tidak membuat jera.

Ada strategi penegakkan netralitas ASN jangka pendek yang dilakukan KASN meliputi upaya meningkatkan pemahaman pegawai terkait asas netralitas, membangun kolaborasi yang efektif dengan instansi terkait (Kemenpan RB, Kemendagri, BKN dan Bawaslu) dan penyusunan alat ukur netralitas ASN.

Baca : Hibah Daerah Untuk Pilkada Klaten, Bawaslu Rp 14,25 M dan KPU Rp 46,1

‘’Untuk strategi penegakkan netralitas ASN pangka panjang meliputi peninjauan kembali kedudulan kepala daerah sebagai pejabat politik sekaligus pejabat pembina kepegawaian. Selain itu, ada pemberian sanksi yang lebih berat kepada pegawai yang melanggar,’’ tegas Anton Sumaryanto.

Tak hanya itu, penegakkan dilakukan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mencegah adanya usnur KKN dan patronisasi politik dalam pengangkatan pejabat ASN, serta reformasi bidang politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mengatasi masalah Pemilu yang berbiaya tinggi.

Baca : Bawaslu Luncurkan 6 Desa Pengawasan dan Anti Money Politic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here