Pedagang Warung Apung Rawa Jombor Minta Kejelasan Pindahan

warung-apung-rawa-jombor
MANGKRAK : Sebagian warung apung di Rawa Jombor, Klaten dibiarkan rusak dan tidak digunakan lagi untuk berjualan.(suaramerdekasolo.com/Merawati Sunantri)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Rencana pemindahan warung apung ke plasa kuliner membuat para pemilik warung apung galau. Mereka bingung, apakah akan memperbaiki warung apung untuk berjualan, atau tidak. Mereka khawatir bila sudah diperbaiki ternyata disuruh segera pindah. Bila demikian, biaya perbaikan akan sia-sia.

Hal itu diungkapkan pemilik warung apung Samsirpada Focus Group Discussion (FGD) Penataan Daya Tarik Rawa Jombor yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah di Klaten, Kamis (5/12). Samsir merintis usaha warung apung sejak tahun 1998 dan sejak itu jumlah pengusaha semakin banyak.

Sejak rencana penataan Rawa Jombor, pemilik warung apung dikumpulkan di Balaidesa Krakitan dalam acara yang dihadir Bupati Sri Mulyani. Warung apung akan dipindahkan ke atas rawa. Mereka pun bertanya-tanya kapan kepastian waktu akan dipindahkan.

 ‘’Adanya rencana penataan membuat pengusaha warung apung banyak yang tidak beroperasi karena biaya tambal sulam tidak cukup. Untuk membangkitkan lagi sudah kehabisan energi. Kami bertanya-tanya mau dipindah kapan. Tiwas diperbaiki buang biaya, kalau tidak diperbaiki konsumen tidak nyaman,’’ kata Samsir pemilih warung apung Ilham.

Tidak Keberatan

Menurutnya, sebenarnya pemilik tidak keberatan akan ditata, namun mereka minta kepastikan waktunya. Diakuinya, usaha yang dirintis sejak tahun 1998 itu mengalami booming tahun 2006. Namun saat ini sudah terjadi penurunan drastis. Salah satunya disebabkan kondisi rawa yang surut.

‘’Untuk kebersihan tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini rawa surut, banyak ikan kecil-kecil yang mati. Baunya tercium dari jarak 100-200 meter. Menurut kami, sedimen rawa lebih banyak disebabkan eceng gondok, juga material dari gunung, kalau sampah warung apung tidak seberapa karena diambil ke atas,’’ ujar dia.

Dulu pernah ada kesepakatan antara petani, Dinas Pariwisata, Perikanan, nelayan dan pemilik warung apung, intinya air rawa milik bersama. Pemilik warung minta sawah menggunakan pola tanam, jadi 2/3 air milik petani, bila tinggal 1/3 milik warga dan lingkungan wisata warung apung dan lainnya.

‘’Waktu itu, mau buka tetek (pintu air) bilang ke kami, sekarang setelah 5-7 tahunan sudah tidak lagi. Kami sadar rawa adalah aset milik Pemprov Jateng, pengelolaan pusat tapi lokasi di Klaten. Mau ngeyel pun, kami tidak punya kekuatan hukum, itu kami menyadari,’’ kata Samsir mewakili pedagang lainya.(Merawati Sunantri)

Editor : Budi Sarmun

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here