Pelantikan Kades Baru, Bupati Wonogiri Berpesan SK Kades Jangan Digadaikan

sk-kades-jangan-digadaikan2
MENANDATANGANI BERKAS : Para kepala desa menandatangani berkas saat pelantikan di pendapa Kabupaten Wonogiri, Senin (16/12). (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Sebanyak 186 kepala desa dilantik di pendapa Kabupaten Wonogiri, Senin (16/12). Mereka terpilih saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Wonogiri tahun 2019 lalu.

Para kepala desa itu dilantik oleh Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo. Dihadiri wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, Kapolres Wonogiri AKBP Christian Tobing, Kasdim 0728/Wonogiri Mayor Inf Nurul Muthahar, ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Mohammad Istiadi, ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri Suharno.

Baca : 24 Jam, Orang Depresi Terjebak Lumpur Waduk Gajahmungkur

Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno berpesan agar Surat Keputusan (SK) pelantikan tersebut tidak dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit. Melainkan disimpan dengan baik.

“Kepala desa jangan seperti anggota DPRD, begitu dilantik, SK-nya langsung dipakai mencari kredit. Sebaiknya SK-nya dilaminating lalu disimpan baik-baik di lemari,” katanya diikuti tawa hadirin.

Pilkades merupakan embrio untuk mendewasakan demokrasi. Adapun para kepala desa tersebut adalah orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya, dia meminta para Kades untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar pembangunan desa segera berjalan. “Kepala desa bukan alat kekuasaan tetapi sarana pelayanan,” terangnya.

Baca : Terperosok Jurang Dua Pengendara Tewas, Diduga Mabuk

sk-kades-jangan-digadaikan2
MENANDATANGANI BERKAS : Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo menandatangani berkas saat pelantikan kepala desa di pendapa Kabupaten Wonogiri, Senin (16/12). (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo berpendapat, fenomena menggadaikan SK seusai pemilihan itu menjadi salah satu indikator mahalnya demokrasi. Untuk itu, para kepala desa harus bisa mengemban amanah yang diberikan kepadanya.

Baca : Tarif Parkir Alun Alun Sragen Bisa Melonjak Saat Ada Acara Besar

Mereka juga diminta merangkul semua elemen masyarakat. Terlebih, pemerintah desa saat ini mengelola dana yang sangat besar. “Tinggalkan budaya lama, yang bukan tim suksesnya, pembangunannya ditinggalkan. Yang suaranya sedikit juga ditinggal. Itu budaya lama,” ujarnya.

Dia berpesan agar pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes yang sinergi dengan Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD Wonogiri. “Prioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan Wonogiri saat ini 10,7 persen dengan 10.300 rumah tidak layak huni (RTLH),” katanya. (Khalid Yogi)

Baca : Musim Penghujan, Debit Air Rawa Jombor Masih Minim

Editor : Budi Sarmun 

 

Tinggalkan Pesan