Anggaran Rp 7 Miliar Disiapkan Untuk DED Pemindahan Kantor Pemkab Wonogiri

0
dede-pemindahan-kantor-pemerintahan-wonogiri
MELAYANI PEMOHON : Petugas Disdukcapil Kabupaten Wonogiri melayani pemohon surat-surat kependudukan di kantor tersebut, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Pemkab Wonogiri tahun 2020 mendatang menganggarkan dana sekitar Rp 7 miliar untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) pemindahan kantor-kantor pelayanan dan pemerintahan. Rencananya, kantor-kantor pelayanan Pemkab Wonogiri akan dikumpulkan dalam satu cluster di wilayah Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri.

Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno didampingi wakil ketua Krisyanto dan Siti Hardiyani mengungkapkan, dana tersebut baru dialokasikan untuk menyusun DED dan pemantapan lahan. Adapun luas calon lahan yang hendak dipakai untuk memindahkan kantor-kantor pelayanan itu sekitar 14 hektare. “Tahun 2020 nanti belum ada pembangunan fisik, karena baru tahap menyusun DED dan pemantapan lahan,” kata Setyo, baru-baru ini.

Selain kantor-kantor pelayanan Pemkab, kantor DPRD Kabupaten Wonogiri juga dimungkinkan dipindah ke tempat yang sama. Pasalnya, kompleks perkantoran tersebut rencananya akan berkumpul dalam satu cluster. “Kantor DPRD nanti akan ikut diboyong atau tidak, kami ikut kebijakan Bupati saja,” ujarnya.

Di sisi lain, kantor DPRD Kabupaten Wonogiri saat ini menempati ruang yang terbatas. Beberapa alat kelengkapan DPRD tidak mempunyai ruang tersendiri, seperti Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Mereka hanya mengandalkan ruang paripurna untuk menggelar kegiatan. “Meskipun terbatas, tetapi rekan-rekan mampu bekerja maksimal. Tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan baik,” terangnya.

Perlu diketahui, seluruh kantor pelayanan dan pemerintahan di lingkungan Pemkab Wonogiri rencananya dipindahkan ke daerah Bulusulur, Kecamatan Wonogiri. Dengan demikian, seluruh kantor tersebut kelak terkumpul di atas lahan seluas 14 hektare.

Sebelumnya, Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, kantor pelayanan terpadu itu diawali dari semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi. “Kami ingin menuju pemerintahan yang punya akuntabilitas tinggi, efektif dan efisien. Masyarakat nanti tak perlu mobilitas yang terlalu jauh untuk mendapatkan pelayanan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Bupati mengaku sudah melakukan kajian bersama UGM Yogyakarta. Dari kajian tersebut, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor pelayanan terpadu berkisar Rp 143-145 miliar. Pemindahan dan pembangunan kantor tersebut akan dilaksankan dengan skema multiyears selama dua tahun. (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan