Pemkab Wonogiri Kembali Akan Memutasi Pejabat

0
mutasi-pejabat
FOTO ILUSTRASI

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Pemkab Wonogiri akan memutasi dan mengisi kekosongan sejumlah jabatan. Antara lain kekosongan kursi Sekretaris Daerah (Sekda), kepala Dinas Kearsipan, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, proses pengisian kekosongan jabatan itu sudah dimulai sejak enam bulan sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri 2020. “Enam bulan sebelum Pilkada sudah melakukan seleksi dan mutasi. Proses seleksinya sudah, tinggal pengumuman,” katanya, Selasa (7/1).

Dia memastikan, proses pengisian jabatan itu tetap sesuai dengan regulasi yang ada. “Izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah keluar, semua persiapan sudah sesuai regulasi,” terangnya.

Pihaknya juga telah menggandeng panitia lelang atau seleksi jabatan dari UNS Surakarta. Namun, Bupati belum memastikan kapan mutasi dan pengisian jabatan itu akan dilaksanakan. “Waktunya belum, saya mau pelajari dulu. Pengisian Sekda nanti akan dibarengkan dengan pengisian kepala Dinas Kearsipan, kepala Dinas PMD, dan Asisten Sekda,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonogiri, Teguh Setiyono kini ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Wonogiri. Dia untuk sementara ini mengisi kekosongan kursi Sekda kabupaten tersebut.

Adapun mantan Sekda, Suharno kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Kursi Sekda sementara ini dikosongkan karena Suharno sudah menjabat selama lebih dari lima tahun.

Di lain pihak, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri telah melayangkan surat imbauan kepada Bupati Wonogiri. Dalam surat tersebut, Bawaslu mengingatkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh melakukan penggantian pejabat mulai 8 Januari mendatang. Hal itu sesuai dengan Undang-undang no 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Mahbub Ali menerangkan, para kepala
daerah dilarang melakukan mutasi pejabat sejak enam bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun


Tinggalkan Pesan