21 Sertifikat Digandakan Dilaporkan ke Kejaksaan Sukoharjo, Tak Hanya Gertak Sambal

kasus-penggandaan sertifikat-sukoharjo
PENGGANDAAN SERTIFIKAT- Dugaan penggandaan 21 sertifikat di Desa Mojorejo dilaporkan di Kejari Sukoharjo, Rabu (29/1). Laporan diserahkan anggota Peradi Kota Surakarta, BRM Kusuma Putra SH MH kepada Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Joanes SH. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto).

SUKOHARJO, suaramerdekasolo.com – Lembaga LAPAAN RI Jateng yang membongkar dugaan penggandaan 21 sertifikat di Desa Mojorejo, Bendosari tidak hanya hanya menyampaikan hasil investigasi ke publik melalui media.

Dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi hingga dugaan pemalsuan dokumen tersebut secara resmi dilaporkan LAPAAN RI Jateng ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Rabu (29/1).

Semua dokumen seperti foto copi 21 sertifikat yang telah menjadi sertifikat hak milik (SHM), 21 sertifikat baru dugaan hasil penggandaan, hingga bukti-bukti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak prosedural seperti adanya bukti pembuatan surat kematian pemilik sertifikat, diterbitkannya surat warisan dan alat bukti lainnya telah diserahkan ke Kejari Sukoharjo.

Baca : 26 Sertifikat Tanah di Desa Mojorejo Bendosari Sukoharjo Digandakan

Hal itu diungkap Ketua Umum (Ketum) LAPAAN RI Jateng, BRM Kusuma Putra SH MH usai menyerahkan bukti laporan atau pengaduan.”Semua bukti telah kami serahkan ke Kejari Sukoharjo melalui Kasi Intel, Joanes SH agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” tegas Kusuma.

Dia menduga, ada faktor kesengajaan dalam proses penggandaan 21 sertifikat dimulai dari awal pengajuan program PTSL tahun 2019 yang tidak sesuai standar operasional prosedural (SOP), pengesahan dari perangkat desa hingga terbitnya sertifikat baru yang disahkan dari pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo.

Baca : Waduh, Masjid Dijadikan Agunan Bank

Pelaksanaan program PTSL, lanjut Kusuma, sudah sangat jelas dilakukan tidak sesuai prosedur. Sebab tanah yang sudah menjadi SHM tidak bisa diajukan lagi menjadi SHM baru. Sedang tanah yang diperbolehkan menjadi SHM adalah tanah yang masih berupa letter C.

Nah untuk mewujudkan SHM baru dilalui dengan cara memalsukan surat kematian pemilik sertifikat dan terbitnya surat keterangan warisan (SKW) dari pemilik sertifikat yang dinyatakan sudah meninggal.

”Padahal hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan, laporan dari masyarakat dan bocornya dokumen sertifikat yang kami terima cukup banyak pemilik sertifikat yang dinyatakan meninggal dunia hingga kini masih hidup,” tandas Ketua Umum LAPAAN RI Jateng yang juga sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surakarta tersebut.  

Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Joanes SH mengemukakan surat pengaduan dari LAPAAN RI Jateng akan dipelajari lebih dahulu, terutama dokumen-dokumen yang diserahkan sebanyak dua bendel.

Baca : Mantan Kades Sanggrahan Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

”Hasilnya tentunya akan ditelaah lebih dahulu apakah pengaduannya telah memenuhi unsur yang diduga yakni dugaan penyalahgunaan wewenenang,” terang dia mewakili Kajari Sukoharjo, Tatang Agus SH, Rabu (29/1) siang.

Jika memenuhi unsur, kata Joanes, tentunya akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan pihak pelapor maupun berbagai pihak yang kemungkinan mengetahui kasus yang diadukan.    

Kasi Hubungan Hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Marjianto saat dikonfirmasi terkait kasus dugaan penggandaan 21 sertifikat tersebut mengemukakan bahwa permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh tim dari BPN. Hanya saja dia tidak menjelaskan tindaklanjut penanganannya seperti apa.

Adapun Kepala BPN Sukoharjo, Sutanto mengakui lemahnya produk-produk BPN lama yang belum tervalidasikan. Kedua, ada pelayanan dan pra pelayanan. Dalam pra pelayanan contohnya surat keterangan ahli, bukti-bukti adminitrasi yang bukan kewenangan BPN.

Terkait PTSL, setelah diteliti oleh tim BPN secara peta dan administrasi telah menemukan tumpang tindih.

Baca : Bupati Wonogiri Bakalan Undang PT RUM, Selesaikan Masalah Polusi Udara

 Adanya pelanggaran administrasi di tahap pra pelayanan tersebut, Sutanto telah membentuk tim investigasi dan tim yuridis untuk mengecek di lapangan. ”Kalau ditemukan ada pelanggaran administrasi atas pengajuan sertifikat baru, maka akan dilakukan pemblokiran SHM baru yang diajukan pemohon,” urainya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan