Apoteker Jawa Tengah Minta Tetap Jadi Tenaga Medis

0
rakerda-apoteker
kepsen : 9bapotas slo-g8 (Langgeng Widodo) TOLAK PMK : Sejumlah apoteker membentangkan sepanduk menolak PMK No. 3 Tahun 2020 di sela rakerda di Solo, Sabtu (8/2).(suaramerdekasolo.com/Vladimir Langgeng)

-Tolak PMK Nomer 3/2020

SOLO,suaramerdekasolo.com – Lebih dari dua ribu apoteker di Jawa Tengah tetap menginginkan profesi apoteker tetap sebagai tenaga medis.

Karena itu, mereka yang tergabung dalam Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) itu mendesak pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Karena di PMK itu, apoteker diklasifikasikan sebagai tenaga nonmedis.

Selain menolak PMK Nomer 3/2020, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani 35 ketua Pengurus Cabang IAI di Jawa Tengah itu, para apoteker juga menolak pemberlakuan aplikasi sistem informasi apoteker (SIAP) berbayar yang diberlakukan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

“Kami menuntut langkah-langkah konkret percepatan terbitnya undang-undang kefarmasian,” kata wakil ketua PD IAI Jawa Tengah Totok Turdiyanto ketika membacakan pernyataan.

Pernyataan sikap dibaca di sela pelaksanaan rapat kerja daerah (rakerda) asosiasi tersebut di Solo, Sabtu (8/2). Dalam rakerda itu banyak sepanduk penolakan terhadap PMK Nomer 3 dibentangkan. Aksi berlanjut Minggu (9/2) pagi, dalam longmarch di arena car free day sepanjang Jalan Slamet Riyadi.

Dalam penjelasan pada sejumlah wartawan, Ketua IAI Jawa Tengah Jamaludin Al. J Effendi menjelaskan, PMK Nomer 3 yang baru diberlakukan 19 Januari itu merugikan profesi apoteker, karena mengubah status apoteker dari petugas medis menjadi nonmedis.

Pada peraturan sebelumnya, kata dia, pelayanan di rumah sakit meliputi pelayanan medis, pelayanan perawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medis serta pelayanan nonmedis. Nah, di situ apoteker menjadi bagian dari pelayanan penunjang medis.

Di PMK Nomer 3, kata dia, pelayanan rumah sakit hanya meliputi layanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan nonmedis. Di situ, posisi apoteker berada dalam layanan nonmedis seperti petugas administrasi.

“Dengan adanya perubahan itu, aturan baru ini tidak sejalan dengan semangat para apoteker yang ingin ikut berkontribusi dalam memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena itu, kami meminta agar aturan ini dicabut dan dikembalikan ke aturan lama sambil menunggu aturan baru sesuai aspirasi teman-teman,” tandas dia.

Ketua Pengurus Pusat IAI Nurul Fallah mengaku sama sekali belum pernah diajak bicara, sebelum Kementerian Kesehatan menerbitkan PMK Nomer 3 itu. Dan untuk mensikapi aturan baru yang dinilai merugikan itu, pihaknya telah dua kali berkirim surat ke kementerian.

Dalam surat itu, IAI meminta pihak kementerian merevisi. Namun hingga kini belum ada respon dari kementerian.

Sebenarnya, kata dia, PMK Nomer 3 itu mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Namun di dalamnya, terutama di pasal 10 mengubah apoteker yang sebelumnya tenaga penunjang medis menjadi nonmedis.

“Karena perubahan ini dinilai merugikan dan berlawanan dengan semangat para apoteker dalam memberi pelayanan kesehatan, makanya kami minta untuk direvisi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo yang hadir dalam rakerda mengatakan, sebenarnya PMK Nomer 3 Tahun 2020 ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Sebab PMK itu mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah saki yang memang menjadi wewenang Dinas Kesehatan provinsi.

“Kalau pun ada pihak-pihak yang keberatan tentang isi PMK Nomer 3 itu, bisa disampaikan ke kami, kami mencoba untuk memfasilitasi,” kata Yulianto.(Vladimir Langgeng)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan