Tak Pakai Kartu Kredit, Bank Ngotot Menagih

tagihan-bank
TUNJUKKAN TAGIHAN- Kuasa hukum LHJ, Kusuma Putra SH MH menunjukkan surat tagihan pembayaran kartu kredit yang ditujukan kepada LHJ melalui email pada Rabu (19/2). (Suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdekasolo.com – Walau tidak memakai kartu kredit untuk berbelaja, namun tetap ditagih juga. Hal itu dialami seorang perempuan LHJ (58) warga Colomadu, Karanganyar.

Tagihan dari Bank BNI sudah muncul sejak hari Rabu (19/2) yang nilai tagihannya sekitar Rp 120,2 juta. Begitu juga pihak Bank BCA juga melakukan penagihan melalui email yang dialamatkan kepada LHJ sebesar Rp 13,9 juta.

Seperti diketahui empat kartu kredit dari Bank BNI dan Bank BCA milik LHJ telah dibobol orang lain. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh LHJ didampingi kuasa hukumnya, Kusuma Putra SH MH ke Ditreskrimsus Polda Jateng.
Bahkan korban juga telah melaporkan pengaduan resmi ke Bank BNI, Bank BCA dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lembaga perbankan tersebut melakukan investigasi untuk mengungkap siapa yang membobol kartu kredit milik LHJ yang jumlahnya Rp 134 juta.

Baca : Korban Pembobolan Kartu Kredit Melapor ke Polda Jateng

”Meski pengaduan sudah lama kami layangkan secara resmi, namun sampai sekarang kami belum mengetahui hasil investigasi dari Bank BNI, Bank BCA dan OJK. Namun justru klien kami mendapat informasi dari Bank BNI dan Bank BCA untuk segera membayar kartu kredit,” tegas Kusuma Putra saat mengungkap kasus ini, Kamis (20/2).

Pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surakarta itu menyayangkan, menyesalkan munculnya tagihan tersebut.

”Klien kami tidak akan membayar kartu kredit sebelum ada penjelasan atas temuan atau hasil investigasi dari Bank BNI, Bank BCA maupun OJK yang sekarang punya otoritas untuk menyelesaikan permasalahan antara nasabah dengan pihak bank,” jelasnya.

Baca : Heboh, Bayi Dalam Kondisi Tewas Ditemukan di Irigasi Waduk Lalung

Advokat yang menempuh pendidikan Doktor di salah satu Universitas di Semarang itu akan melakukan langkah hukum jika pihak bank memaksa kliennya untuk membayar kartu kredit. Terlebih lagi jika hasil penyelidikan dari Ditreskrimsus Polda Jateng, tidak ditemukan bukti bahwa LHJ menggunakan tiga kartu kredit Bank BNI dan satu kartu kredit Bank BCA.

”Kalau bank bisa membuktikan klien kami menggunakan kartu kredit untuk berbelanja sejumlah barang di toko online, tentu klien kami akan membayar semua tagihan yang muncul,” terangnya.

Kusuma Putra sangat menyayangkan langkah Bank BNI, Bank BCA dan OJK yang seolah-olah tidak mau menerima keluhan atau pengaduan dari nasabahnya yang sebelumnya tertib membayar penggunaan kartu kredit.

”Terkesan lembaga perbankan tersebut tidak mengubris apa yang sedang dialami nasabah. Tak peduli apa yang dirasakan nasabahnya, sudah waktu jatuh tempo pembayaran kartu kredit ya harus dibayar,” ungkap Kusuma mendampingi LHJ saat bertemu puluhan media, Kamis (20/2).

Baca : Jadi Perseroda, PT BPR BKK Karangmalang Fokus Bisnis

Pengacara yang juga Ketua Umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) Jateng itu meminta agar Bank BNI dan Bank BCA untuk menunda atau memending penagihan lebih dahulu sebelum ada penjelasan hasil investigasi dari bank yang bersangkutan.

”Kami juga meminta pihak OJK untuk menyelesaikan kasus ini lebih dahulu. Kami harap pihak OJK dapat mengundang Bank BNI, Bank BCA untuk duduk bersama dengan kami agar ada titik temu untuk menunda penagihan atau penyelesaian lain,” tandasnya.

Saat Suara Merdeka menghubungi Bank BCA yang membidangi penagihan yang berkantor di Yogyakarta tidak ada jawaban. Seorang pegawai Bank BCA Yogyakarta dalam pengakuan bernama Wiwin yang telah menghubungi LHJ untuk melakukan konfirmasi penagihan menolak pengaduan dari LHJ, telepon kantornya yang sudah berkali-kali dihubungi, namun juga tidak direspon. (Sri Hartanto) 

Baca : Bank Mandiri Gandeng 3 Satker Pemkot Surakarta

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan