Optimalisasi Pajak, Pemkab Gandeng KPK

sosialisasi-pajak-klaten
SOSIALISASI PAJAK: Satgas KPK memberikan sosialisasi tentang pajak on line kepada puluhan wajib pajak di Kabupaten Klaten, Kamis (20/2). (suaramerdekasolo.com/Achmad H)
  • Monitoring On Line

KLATEN,suaramerdekasolo.com -Pemkab Klaten berupaya menggenjot pendapatan pajak daerah dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bank Jateng. Kerjasama itu dalam rangka melakukan pemantauan sektor pajak secara on line.
Kasubag Penetapan dan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Klaten, Harjanto Hery Wibowo mengatakan Pemkab mendapatkan supervisi dari KPK dalam rangka optimalisasi pajak daerah. ” Kita disupervisi sebab ada beberapa titik dalam rangka optimalisasi pajak yang memang jadi perhatian. Kita bekerjasama dengan Bank Jateng untuk penyediaan taping boxnya,” jelasnya, Kamis (20/2) di sela sosialisasi pajak daerah. Sosialisasi diikuti para wajib pajak dari kalangan pengusaha berbagai sektor. Menurut Harjanto, taping box itu nantinya akan digunakan untuk mencatat omset sebuah usaha setiap hari. Alat itu akan disambungkan dengan cash registernya sehingga akan terpantau. Dengan terpantau itu akan bisa dihitung berapa pajak yang harus dibayarkan pengusaha. Alat untuk pemantauan pajak on line itu sebenarnya bukan barang baru. Di kota-kota besar dan usaha besar alat itu sudah digunakan untuk mencatat omset kinerja hariannya. Pengadaan alat itu bukan diadakan oleh Pemkab Klaten sebab tidak diizinkan sehingga alat disediakan oleh Bank Jateng. Jumlahnya berapa di tahap awal belum dijelaskan tetapi yang diundang sosialisasi ada sebanyak 150 orang wajib pajak. Pengusaha yang diundang sebanyak itu berasal dari empat sektor usaha mulai dari rumah makan, hotel, hiburan dan parkir. Dengan alat itu, omset usaha tidak bisa dimanipulasi lagi. Namun selama ini, memang terapan alat itu masih ada kendala.

Alasan Pengusaha

Di beberapa kota, kata Harjanto, ada pengusaha yang enggan memasang atau beralasan rusak sehingga tidak disambungkan dengan kasir. Ada juga wajib pajak usaha besar yang sudah tertib meminta alat itu dan menganggap Klaten sudah terlambat. Disinggung realisasi pajak 2019, dari target Rp 128 miliar terlampaui sebesar Rp 2 miliar. Hanya saja di beberapa sektor tidak tercapai misalnya dari pajak PBB yang hanya 99 persen dan reklama di angka 80 persen dari target. Satgas Pencegahan KPK wilayah V, Kunto Ariyawan mengatakan selama ini usaha harus membuat laporan detail sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Namun dengan pemantauan secara on line tidak perlu repot. ” Dengan aplikasi ini bisa dipantau lewat ponsel juga,” katanya. Upaya itu butuh kerjasama berbagai pihak, mulai dari Pemda, bank, para pengusaha dan Forkompimpda sehingga nantinya hak yang didapat pemerintah daerah bisa dipantau. Salah seorang pengusaha kuliner, Eko mengatakan pengusaha sepakat ada pajak tetapi pajak mestinya tidak menjadi beban yang memberatkan pengusaha. Jangan sampai usaha mati hanya gara-gara pajak terlalu berat. Padahal pengusaha tidak semata usaha tetapi ikut mengurangi pengangguran. ” Segmentasi usaha itu ada kelas menengah dan bawah. Begitu ada pajak besarnya 10 persen, usaha kecil bisa habis”, katanya. Untuk itu pajak perlu ada toleransi tertentu sehingga juga melihat perkembangan usaha. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan