Sidang Perdana Gugatan Kepemilikan Panti Marhaen Digelar

gugatan-perdata-partai marhen-klaten
FOTO ILUSTRASI

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Keluarga besar Marhaen Klaten melayangkan gugatan perdata dan pidana atas kepemilikan Pantai Marhaen yang telah beralih menjadi milik perorangan. Sidang perdana gugatan perdata digelar di Pengadilan Negeri Klaten, Kamis (27/2).

Sidang perdana berlangsung di ruang sidang II dipimpin Hakim Ketua Aris Gunawan SH, Surya Diyono SH dan Nuhjusni SH dengan panitera pengganti Sukidi SH. Namun sidang ditunda terpaksa ditunda 3 minggu ke depan, karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.

‘’Ini baru sidang perdana, para tergugat belum hadir makanya sidang ditunda 3 minggu ke depan. Kedua tergugat berada di Jakarta. Kami keluarga besar Marhaen Klaten tidak rela, Panti Marhaen jatuh ke tangan perorangan,’’ kata salah satu tokoh Marhaen Klaten, Made Budiartana usai sidang.

Dia menambahkan, asal mula lahan yang digunakan untuk Panti Marhaen di Jalan Irian, Klaten Tengah adalan tanah negara. Pada tahun 1962, tanah itu diberikan kepada PNI atau kaum Marhaen oleh Bupati Pratikto.

Namun saat pengurusan surat tanah diatasnamakan salah satu pengurus yakni Tulus Wigyomartono. Seiring berjalannya waktu, kaum Marhaen mengetahui bahwa tanah milik organisasi itu sudah beralih tangan ke anak-anak Tulus.

‘’Panti Marhaen itu milik organisasi, bukan perorangan. Kalau sekarang diambil alih dan menjadi milik perseorangan, kami tidak rela. Semua bukti penyerahan lahan dari Bupati kepada Marhaen ada, nanti akan kami buktikan di persidangan. Tanah itu harus kembali kepada Marhaen,’’ ujar Made.

Pada tahun 1997, lahan itu digunakan kantor PDIP Pro Mega dan pernah digunakan untuk kantor pemenangan pemilu tahun 2015 saat PDIP mengusung pasangan Warsito-Wuryadi. Karenanya, mereka ingin Panti Marhaen dikembalikan. Soal isi gugatan, dia menyerahkan kepada pengacara.

Dalam sidang tersebut, mereka didampingi dua pengacara, Subur Pramono SH dan Agus Wahyudi SH dari Kantor Hukum Asfi & Partner. Menurut Subur Pramono, keluarga besar Marhaen melakukan upaya hukum secara perdata dan pidana.

‘’Upaya pidana dilakukan dengan melapor ke Polres Klaten tentang dugaan pemalsukan data. Lahan itu awalnya tanah negara yang diberikan kepada PNI, namun sekarang menjadi milik perorangan. Tergugatnya ada dua orangatas nama Guntur Nugraha dan Endang,’’ ujar Subur.

Agus Wahyudi menambahkan, mereka akan bersiap mengikuti sidang kedua tiga pekan ke depan. Semua bukti tentang proses perealihan lahan kepada PNI sudah dikumpulkan, untuk bukti di persidangan.(Merawati Sunantri)

Editor : Sri Hartanto

Tinggalkan Pesan