Mintanya Ditunda, Isi Surat Minta Eksekusi Tanah Sriwedari Dibatalkan

0
sengketa-lhan-sriwedari
FOTO DIRI : Dr H Anwar Rachman SH MH

SOLO, suaramerdekasolo.com – Kedatangan para anggota DPRD Surakarta ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta yang meminta eksekusi pengosongan tanah Sriwedari ditunda mendapat tanggapan dari ahli waris RMT Wirjodiningrat.

Kuasa hukum ahli waris, Dr Anwar Rahman SH MH tetap berharap eksekusi segera dilakukan. Sebab para wakil rakyat tersebut tidak hanya meminta eksekusi ditunda namun dalam surat permohonan berisi penetapan eksekusi dibatalkan atau dicabut.

Langkah yang ditempuh para wakil rakyat tersebut, dinilai Anwar Rachman, sudah melampau kewenangannya yakni mencoba mengintervensi lembaga peradilan.

”Datang ke pengadilan katanya meminta agar eksekusi tanah Sriwedari ditunda, namun surat resmimya meminta kepada pengadilan untuk membatalkan atau mencabut penetapan eksekusi,” tandas pengacara yang membuka praktik di Ibu Kota Jakarta itu, Jumat (20/3).

Dalam rilisnya yang diterima Suara Merdeka, Anwar Rachman membeberkan tentang surat dari Ketua DPRD Kota Surakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No:170/2068/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi namun isinya meminta Pengadilan mencabut atau membatalkan penetapan eksekusi.

”Saat ini copi surat tersebut telah beredar luas di masyarakat,” tandas advokat yang sudah puluhan tahun membela ahli waris RMT Wirjodiningrat itu.

Anwar mencermati substansi surat dari Ketua Dewan berisi hal-hal yang bersifat asumsi atau opini yakni tidak berdasarkan data yuridis yang akurat karena eksekusi pengosongan Sriwedari berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat, yakni Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 tgl 17 Maret 1983 dan No:125-K/TUN/2004 serta No:3249-K/Pdt/2012 yang menyatakan dengan tegas tanah dan bangunan seluas 99.889 M2 terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Surakarta adalah milik sah ahli waris RMT Wirjodiningrat, menyatakan Wali Kota Surakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris serta menghukum Wali Kota atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan seluas 99.889 M2 tersebut kepada ahli waris Wirjodiningrat apabila perlu dengan bantuan alat negara.

sengketa-lahan-sriwedari
FOTO ILUSTRASI

”Terlebih lagi permohonan PK Wali Kota atas putusan hukum kasasi MA juga ditolak oleh MA sebagaimana putusan PK No:478-PK/PDT/2015 tanggal 10 Pebruari 2016. Dengan demikian, secara hukum tidak ada alasan lagi untuk menunda pelaksanaan eksekusi,” tandas pengacara bergelar Doktor itu.

Cagar Budaya

Ditambahkan Anwar, Ketua DPRD Kota Surakarta mengajukan surat permohonan penundaan eksekusi dengan alasan diantaranya, secara de jure kawasan Sriwedari merupakan kawasan Cagar Budaya adalah tidak benar dan mengada-ada.

Sebab selama proses persidangan perkara Sriwedari berlangsung, Pemkot Surakarta tidak pernah mempermasalahkan bahwa Sriwedari adalah cagar budaya dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa objek sengketa adalah cagar budaya.

Hal itu diperkuat dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mana dalam putusan tidak ada satupun pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan bahwa Sriwedari adalah cagar budaya dan tidak pernah ada keputusan dan atau penetapan dari Pemerintah bahwa tanah objek sengketa adalah benda cagar budaya.

Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Surakarta dalam surat dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada aturan hukum yang ada dan untuk itu patut diabaikan dan eksekusi tanah Sriwedari tetap harus dilaksanakan karena tidak ada satupun alasan secara hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

”Untuk itu, kami mohon kepada Ketua PN Surakarta segera melaksanakan isi amar putusan berkekuatan hukum tetap yakni melaksanakan eksekusi pengosongan paksa terhadap tanah Sriwedari demi keadilan dan kepastian hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia,” paparnya, Jumat (20/3). (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan