Jadi Garda Terdepan Penanggulangan dan Penanganan Wabah Corona, DPRD Sidak DKK Surakarta

sidak-dprd-solo
FOTO/DOK

SOLO,suaramerdekasolo.com – Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Dinas Kesehatan Surakarta,pada Jumat (3/4).

Turut serta dalam sidak ini antara lain anggota dari FPKS Solo yaitu Asih Sunjoto Putro, Didik Hermawan, Abdul Ghofar Ismail, Muhadi Syahroni, dari anggota FPDIP, Ginda Ferachtriawan dan dari FPG-PSI, Antonius Yoga.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Setyowati. Setelah berbincang di ruang Satgas Covid-19. Sugeng Riyanto menyampaikan Solo saat ini masih KLB akan tetapi fakta di masyarakat masih sangat longgar dalam menjaga standar kesehatan dirinya.

“Makanya, pemerintah kota bersama TNI, Polri harus lebih intensif lagi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Solo masih KLB.”

Dalam sidak ini DPRD juga ingin melihat kesiapan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan Alat Pelindung diri (APD) Tenaga Kesehatan.

“Dari hasil sidak tadi terlihat permasalahannya, anggaran untuk pengadaan sudah ada. Akan tetapi ternyata ketersediaan barangnya yang masih kurang. Kalaupun ada harganya melambung tinggi. Oleh karenanya perlu koordinasi semua pihak untuk mengatasi persoalan APD. Kami mendorong kepada Dinkes untuk mencari celah, pengadaan APD yang standar dengan harga terjangkau segera bisa diberikan ke pos – pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemkot,” jelasnya.

Dalam penanggulangan COVID – 19 ini DPRD Kota Surakarta juga mendorong sinergi dengan semua pihak.

“Mari kita disiplin dalam memutus rantai penyebaran virus corona dengan menjaga pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, phisical distancing dengan di rumah saja. Pemakaian masker juga perlu bagi masyarakat kemana saja sebisa mungkin menggunakan masker. Untuk upaya pencegahan agar tidak menularkan atau tertular virus” katanya.

Sugeng juga menyatakan DPRD Kota Surakarta memastikan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai 49 Milyar bisa tepat sasaran.

“DPRD perlu mengetahui kemana anggaran itu dialokasikan. Misalnya ada rencana pembagian sembako ke 40 ribu KK itu perlu diketahui nama dan alamat penerima dimana saja, sehingga tepat sasaran. Kemudian untuk membangun gedung karantina pasien ODP perlu dipastikan sejauhmana dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Kemudian untuk pengadaan perlengkapan APD nakes. Saat budget anggaran itu diajukan masih menggunakan harga standar normal, sedangkan saat ini harga-harga naik maka apabila ada penyesuaian anggaran melalui Komisi di DPRD bisa ikut mengawasi,” pungkasnya.(*)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan