ASN, Pegawai Lain Diliburkan, Buruh Pabrik Tetap Bekerja

buruh-pabrik
FOTO/DOK

*Kebijakan Pemerintah Dinilai Diskriminatif

SOLO,suaramerdekasolo.com– Kebijakan pemerintah dalam menangani virus corona dinilai diskriminatif. Aturan tentang banyak orang untuk tetap tinggal dirumah, social distancing dan lainnya hanya berlaku bagi ASN, murid sekolah hingga berbagai pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang diliburkan.

Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi para buruh pabrik. Hal itu dikemukakan Kusumo Putro SH MH.

Menurut Ketua Umum Lembaga Perlindungan Aset dan Kekayaan Negara (LAPAAN) Jateng itu, kebijakan itu jelas-jelas diskriminatif karena tidak berlaku bagi masyarakat yang rata-rata hanya bekerja sebagai buruh di pabrik.

Ribuan, bahkan hingga jutaan orang yang bekerja di pabrik di Solo Raya hingga sekarang, kata Kusumo, masih terus bekerja. Hal itu justru membahayakan penyebaran virus corona di pabrik yang sekarang masih beroperasi.

”Kami berharap pemerintah lebih tegas kepada berbagai perusahaan untuk meliburkan karyawannya namun tetap digaji,” jelas pengacara yang tergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surakarta tersebut.

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan dan pemantauan di lapangan, masih banyak buruh pabrik dan pekerja swasta yang menjalankan pekerjaannya di tempat bekerjanya di setiap hari. Hal ini, lanjut Kusumo, sepertinya dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

”Aturan yang dibuat pemerintah seperti harus bekerja dirumah, memakai masker, social distancing, menggunakan hand sanitizer tidak diterapkan secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4).

Mestinya peraturan pemerintah harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat termasuk para buruh-buruh pabrik yang harus diliburkan dan harus dibayar gajinya meski bekerja dirumah atau sengaja dirumahkan.

Konsekuensinya pemerintah juga harus memberikan bantuan kepada buruh yang dirumahkan atau yang di PHK.

”Untuk meringankan beban para buruh yang dirumahkan atau di PHK, pemerintah juga harus ikut memberikan sumbangan, bisa berupa sembako hingga memberikan disparitas atau keringanan beban biaya kredit yang dialami warga masyarakat pada umumnya,” urainya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan