Tiga Pimpinan Bank UOB Disidang

0
JALANI SIDANG- Tiga pimpinan Bank UOB memasuki ruang untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Rabu (22/4) dalam kasus dugaan tindak pidana kejahatan perbankan. (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdekasolo.com- Tiga pejabat bank UOB yakni Natalia Go, Vincencius Hendry dan Meliawati mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dalam kasus dugaan tindak pidana kejahatan perbankan, Rabu (22/4).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rr Rahayu Nur Raharsi SH menghadirkan ketiga terdakwa di pengadilan atau persidangan tidak melalui online.

Pembacaan dakwaan untuk ketiga terdakwa dilakukan JPU secara berkelanjutan, dimulai dari terdakwa Natalia Go, Vincencius Hendry lalu Meliawati.


Berdasar dakwaan, ketiga terdakwa didakwa dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang (UU) dan ketentuan perturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu bank wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Ketiga pimpinan setingkat manager tersebut, oleh JPU didakwa memuluskan pencairan dana tabungan milik Reostina Cahyo Dewi yang dilakukan Waseso di Bank UOB Jalan Urip Soemohardjo, Jebres, Solo.

Tanpa melalui tanda tangan asli Dewi, tanpa mengantongi surat kuasa dari Dewi dan hanya menggunakan foto copi KTP atas nama Roestina Cahyo Dewi, Waseso dapat menarik uang tabungan bersama sebanyak 18 kali di Bank UOB hingga menyebabkan Roestina Cahyo Dewi mengalami kerugian uang sekitar Rp 21,6 miliar yang berasal dari pembayaran buyer atas usaha garmen PT Ladewindo milik Dewi.

Dalam hal ini, sesuai dakwaan jaksa, ketiga terdakwa didakwa tidak melakukan perintah kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perbankan. Jaksa Rr Rahayu Nur Raharsi mendakwa ketiga terdakwa melanggar pasal 49 ayat 2 huruf b jo pasal 29 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dimana sesuai pasal tersebut, terdakwa dapat terancam hukuman minimal tiga tahun penjara, maksimal 8 tahun penjara.

Setelah jaksa selesai membacakan surat dakwaan bagi setiap terdakwa, majelis hakim yang diketuai H Muhammad SH MH memberikan kesempatan bagi terdakwa apakah keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa.

Begitu ada kesempatan konsultasi dengan kuasa hukumnya, para terdakwa merasakan keberatan atas dakwaan jaksa. Sehingga dalam sidang berikutnya yakni pada Kamis (23/4) para terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari JPU.

Zaenal Arifin SH selaku kuasa hukum ketiga terdakwa usai sidang mengatakan kliennya keberatan atas dakwaan JPU. Nah, keberatan dari pasal yang didakwakan jaksa maupun keberatan kliennya yang didakwa tidak melakukan SOP, tentu akan kami sampaikan dalam sidang eksepsi pada Kamis (23/4).

Adapun kesempatan untuk mengajukan permohonan pengalihan penahanan bagi kliennya, lanjut Zaenal, akan dilakukan segera. ”Pertimbangan kami mengajukan permohonan pengalihan penahanan bagi kliennya karena berada di tahanan bisa saja sangat rentan terinfeksi covid-19. Prinsipnya hanya untuk menjaga kesehatan bagi klien kami,” terang pengacara yang tinggal di Kebakkramat, Karanganyar tersebut. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan