Praktisi Hukum Hari Prasetiyo : Ego Sektoral di Berbagai Kementerian dan Daerah Bisa Dipangkas Lewat Omnibus Law RUU Cipta Kerja

0
foto-omnibus-law
FOTO/baliexpress.jawapos.com

JAKARTA,suaramerdekasolo.com – Metode Omnibus Law dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sangat mungkin memangkas ego sektoral yang selama ini terjadi di berbagai kementerian.

Hal itu ditegaskan oleh Praktisi dan akademisi hukum administrasi negara Universitas Indonesia Hari Prasetiyo dalam diskusi virtual bertajuk “Menyederhanakan Hambatan Regulasi di Indonesia”, Jumat (15/5).

“Secara prinsip, Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini menguatkan wewenang presiden, reposisi kewenangan presiden. Ini penting untuk memangkas ego sektoral antar kementerian bahkan ego dari pemerintahan daerah,” katanya.

Perlu diketahui, posisi menteri adalah pembantu presiden dalam pemerintahan. Nah, ego sektoral kerap kali muncul karena di tiap kewenangan yang diberikan ke kementerian disahkan melalui Undang-Undang.

“Kalau kewenangannya diatur dalam UU, ketika overlap dengan kebijakan pemerintah, kewenangannya tidak bisa disesuaikan oleh presiden. Harus lagi dibahas dengan DPR. Ini kan jadi hambatan juga dalam regulasi,” jelasnya

Belum lagi berkait tumpang tindihnya peraturan-peraturan menteri. Dalam metode Omnibus Law yang digunakan dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan kementerian ini cukup diberikan melalui aturan lanjutan tanpa harus membuat UU baru.

“Bisa cukup diatur dalam Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga ketika nanti kewenangannya dirasa overlap, presiden bisa tinggal cabut saja,” tambah Hari.

Terkait otonomi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) yang juga sering menjadi hambatan investasi, Hari menekankan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya pembagian kewenangan kepada daerah oleh pemerintah pusat.

“Kita ini bukan negara federal, tapi negara kesatuan. Harus diingat bahwa pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD, termasuk pembantu presiden juga. Fungsinya adalah representasi pemerintah pusat di daerahnya masing-masing,” kata pengajar tetap di Fakultas Hukum UI itu.

Menjadi salah ketika para kepala daerah dan DPRD mengeluarkan Perda yang justru bertentangan atau menghambat tujuan pemerintah pusat.

Hari juga mengingatkan bahwa Perda sejatinya bukan produk legislatif karena DPRD tidak mendapatkan kewenangan dari DPR. “DPRD itu bagian dari pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah pusat”.

Kontroversi yang muncul di RUU Cipta Kerja adalah kewenangan presiden bisa mencabut Perda. Padahal sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan tersebut.

“Pembatalan Perda oleh Presiden ini memang sudah pernah ada aturan MK-nya, tapi kita perlu ingat saat itu terjadi dissenting opinion juga dari empat hakim. Jadi secara akademik, masih sangat mungkin didiskusikan,” kata Hari. (*)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Pesan