Beranda SERBA-SERBI HUKUM KRIMINAL Saksi Ahli : Tak Patuhi SOP, Bisa Dijerat Pidana

Saksi Ahli : Tak Patuhi SOP, Bisa Dijerat Pidana

BEBERKAN KESAKSIAN- Saksi ahli tindak pidana, Dr Supriyanto memberikan keterangan dihadapan majelis hakim dalam sidang di PN Surakarta, Senin (18/5). (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdekasolo.com – Sidang perkara kejahatan perbankan makin memanas. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (18/5), saksi ahli hukum pidana, Dr Supriyanto mengemukakan bahwa setiap pejabat hingga pegawai di sebuah perbankan harus mempunyai sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, apabila melanggar ketentuan internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan turunnya Undang-Undang Perbankan, maka bisa memenuhi unsur tindak pidana.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (Unisri) yang jadi saksi ahli tersebut mengemukakan, jika mulai dari direksi hingga pegawai melakukan sesuatu namun tidak sesuai SOP hingga merugikan orang lain dapat dijerat atau ditarik dalam perkara pidana.

Namun unsur adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan kejahatan dalam suatu peristiwa bisa dibuktikan kebenarannya dari sisi delik formil dan materialnya.

Jika melakukan kelalaian dan terbukti bersalah dalam menjalankan pekerjaan dapat dijerat secara pidana. Ketika ditanya tentang perbuatan masif yang sebenarnya harus dilakukan sesuai SOP. Itu semestinya yang harus dilakukan dalam perusahaan atau lembaga seperti perbankan.

Terkait adanya hubungan atau korelasi antara hukum pidana dengan praktik perbankan seperti yang ditanyakan JPU, Rr Rahayu Nur Raharsi SH, oleh saksi ahli dikatakan hal itu ada hubungannya dari sisi pertanggungjawabannya.

Berdasar delik formil dititikberatkan yang dilarang. Sedang dari delik material akibat yang dilarang jelas menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Pasal 49 ayat 2 tentang UU Perbankan yang didakwakan kepada tiga terdakwa yakni Natalia Go, Vincensius Hendry dan Meliawati apabila menimbulkan sebab akibat hingga menimbul kerugian, kata Supriyanto, mestinya unsur pidananya terpenuhi.

Usai sidang, Zainal Arifin SH sebagai penasihat hukum tiga terdakwa menjelaskan sesuai keterangan saksi ahli perkara dugaan kejahatan perbankan itu seharusnya tidak berlanjut ke meja hijau. Pengujian Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat internal dan pengujian juga dilakukan oleh auditor internal.

”Tadi ahli kan menyampaikan SOP itu bersifat internal, perkara ini seharusnya tidak bisa dilanjutkan sesuai keterangan saksi ahli,” terangnya.

Perkara yang didakwakan kepada tiga kliennya, lanjut Zainal, terjadi pada tahun 2012 dan 2013, adapun mengenai verifikasi atau call back itu berdasar SOP tahun 2014.

”Keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa aturan tidak berlaku surut, apalagi terkait perbankan,” paparnya.

Pengacara yang tinggal di Kebakramat, Karanganyar itu menambahkan, SOP merupakan hubungan antara perusahaan dengan karyawan dan bukan merupakan undang-undang.

Dia juga menyebut jika SOP itu tidak ditemukan kesalahan dalam pelaksanaannya tentunya apabila ada sebuah perkara tidak bisa dilanjutkan. Namun, apabila ada kesalahan dalam SOP baru perkara itu baru bisa dilanjutkan.

”Faktanya tidak ditemukan kesalahan SOP dalam pelaksanaannya. Kalau dalam proses penyidikan tidak adanya bukti pelanggaran SOP atau kesalahan SOP ini tidak bisa dilanjutkan,” ungkapnya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

TIDAK ADA KOMENTAR

Tinggalkan Pesan