Tuai Kecaman, Perusahaan yang Tidak Membayar THR bagi Buruhnya

kusumo-putro
BERI PERNYATAAN- BRM Kusumo Putro SH MH, advokat yang tergabung di DPC Peradi Kota Surakarta beri pernyataan tegas bahwa perusahaan wajib membayar THR untuk karyawannya saat ditemui Kamis (21/5/2020). (suaramerdekasolo.com/Sri Hartanto)

SOLO, suaramerdekasolo.com- Rasa keprihatinan makin mendalam ditujukan kepada para buruh yang di-PHK maupun yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) ditengah mewabahnya covid-19 saat sekarang ini.

Realitas hidup di tengah masyarakat tersebut membuat aktivis sosial yang kini menjadi pengacara yakni BRM Kusumo Putro SH MH geram.

Tokoh muda Solo yang punya pengaruh tersebut mengecam dan menyesalkan perusahaan yang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan hak-hak bagi karyawannya.

Dia beralasan berdasar PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang ketenagakerjaan jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada para pekerjanya maksimal 7 hari sebelum Lebaran tanpa ada pengecualian.

”Meski saat ini Indonesia mengalami pandemi virus corona, sepanjang tidak ada aturan pengganti PP maka perusahaan wajib hukumnya memberikan THR bagi pekerja sesuai ketentuan yang masih berlaku,” tegasnya saat ditemui, Kamis (21/5).

Dia menambahkan, aturan tentang pembayaran THR juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 mengenai THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

”THR yang diberikan juga harus berupa uang dalam mata uang rupiah. Jadi, para buruh jangan mau jika perusahaan memberikan THR berupa barang,” tandasnya.

Apabila ada perusahaan yang mangkir, lanjut Kusumo yang menjadi advokat di DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Surakarta itu, bisa terkena sanksi berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

”Menghadapi kondisi seperti sekarang ini, saya mendorong para buruh melalui serikat pekerja di masing-masing perusahaan jika menemukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, maka harus berani melakukan sejumlah langkah menagih hak kepada perusahaan,” jelasnya.

Kusumo menambahkan, perlu dipahami bagi para buruh dimanapun bekerja, apabila ada pelanggaran atas pembayaran THR, semisal tidak dibayar secara penuh atau dicicil, langkah pertama yang harus ditempuh harus melalui perundingan bipartit (secara kekeluargaan antara buruh atau serikat pekerja dan pengusaha) terlebih dahulu.

”Akan tetapi cara seperti ini pada prakteknya cukup lama dan hampir bisa dipastikan posisi buruh selalu dipihak yang lemah dan selalu kalah dalam setiap perundingan,” terangnnya.

Kusumo menilai, panjangnya rantai penyelesaian persoalan kepentingan buruh selama ini membuktikan lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah, sehingga membuat para pengusaha abai bahkan cenderung mencari celah menghindar dari kewajiban dengan berbagai dalil.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh, Kusumo Putro yang kini sedang menempuh studi doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung, siap membantu serta membela kepentingan buruh baik yang kena PHK maupun yang dirumahkan tanpa mendapat kepastian untuk mendapatkan hak-haknya. (Sri Hartanto)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan