3.117 BST Wonogiri Tak Tersalurkan

bst-wonogiri
MENERIMA BST : Sejumlah warga menerima pembagian BST di pendapa Kabupaten Wonogiri, 20 Mei lalu. (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Sebanyak 3.117 Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten
Wonogiri tidak terserap atau tidak tersalurkan. Bantuan senilai Rp 600.000 per keluarga itu tidak terserap karena berbagai faktor.

Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengungkapkan, jumlah total penerima BST di kabupaten tersebut mencapai 52.000 keluarga.

“Persentase yang eror sebenarnya sangat kecil. Karena dari 52.000, yang tidak tersalurkan hanya 3.117,” katanya, baru-baru ini.

Bantuan tersebut tidak tersalurkan karena sejumlah faktor. Antara lain karena meninggal dunia, pindah alamat, penerima tidak ditemukan,
terdeteksi sebagai data ganda, dan tidak diambil oleh sang penerima.

“Jadi problemnya bukan pada terserap atau tidak. Tetapi ada pada pendataannya,” terangnya.

Sementara itu, jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak tersalurkan sebanyak 1.794 keluarga. Adapun jumlah total
penerima BLT-DD di kabupaten tersebut sebanyak 29.000 keluarga.

Faktor penyebab tidak tersalurkannya BLT-DD juga hampir sama dengan BST. Oleh karenanya dia mengundang para camat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan operato desa/kelurahan untuk mengevaluasi penyaluran BST bulan Mei.

Di sisi lain, sejumlah penerima BST di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sukarela mengembalikan bantuan tersebut karena merasa masih banyak orang yang lebih membutuhkan.

Camat Wuryantoro Rahmat Imam Santosa mengungkapkan, ada 31 orang yang berinisiatif mengembalikan BST karena merasa masih mampu menghadapi dampak Covid-19 ini. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai
wirausaha.

“Ada yang punya usaha angkutan umum, minibus, toko, dan perdagangan hasil bumi. Sebagian besar juga punya mobil. Sehingga
sadar, di bawah mereka masih banyak orang yang membutuhkan,” katanya, Rabu (27/5).

Pengembalian BST itu disertai dengan penandatanganan surat yang menyatakan, bahwa mereka merupakan warga mampu. Uang sebesar Rp 600.000 itu dikembalikan ke kas negara melalui Kantor Pos.

“Uang yang dikembalikan itu kemudian dicatat sebagai dana yang tidak terserap,” imbuhnya. (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun

 

Tinggalkan Pesan